Berita Kalimantan Utara

Kaltara Lima Kali Beruntun Meraih WTP, Gubernur Irianto Beberkan Kunci Rahasianya

Pemprov Kalimantan Utara kali kelimanya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Kaltara Lima Kali Beruntun Meraih WTP, Gubernur Irianto Beberkan Kunci Rahasianya
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menandatangani berita acara serah terima Hasil Pemerikasaan BPK RI terhadap LKPD Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2019 di Kantor DPRD Kaltara, Senin (20/5/2019). 

TANJUNG SELOR, TRIBUNKALTIM.CO - Pemprov Kalimantan Utara kali kelimanya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.

Predikat tertinggi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut diumumkan dan diserahkan Anggota VI BPK RI Prof Dr H Harry Azhar Azis, MA kepada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Ketua DPRD Marten Sablon, Senin (20/5/2019) dalam rapat paripurna istimewa ke-3 masa persidangan II Tahun 2019.

Opini WTP diberikan berdasarkan beberapa indikator pemeriksaan yang telah dilakukan BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2018. Harry Azhar mengatakan, LKPD 2018 Pemprov Kaltara disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Blucer Welington Rajagukguk menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara Tahun 2017 kepada Gubernur Irianto Lambrie di Kantor DPRD Kaltara, Senin (28/5/2018).
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Blucer Welington Rajagukguk menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara Tahun 2017 kepada Gubernur Irianto Lambrie di Kantor DPRD Kaltara, Senin (28/5/2018). (HO)

"Selain itu, Pemprov Kaltara juga menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," sebut Harry disambut tepuk tangan gembira hadirin tamu rapat paripurna istimewa.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjelaskan, pemeriksaan LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2018 merupakan pemeriksaan tahun kelima sejak ditetapkannya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Pemeriksaan LKPD Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan tahun 2018 yang pemeriksaanya baru berakhir tanggal 30 april 2019 yang lalu.

"Dan Allhamdulillah, LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 memperoleh Opini WTP (Unqualified Opinion). Dan baru saja kita saksikan dan dengarkan bahwa hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Kaltara Tahun 2018 kembali memperoleh opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut tanpa catatan atau dengan paragraf penjelas (DPP)," kata Irianto disambut tepuk tangan meriah.

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menyerahkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 di Gedung DPRD Kalimantan Utara, Senin (20/5/2019).
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menyerahkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 di Gedung DPRD Kalimantan Utara, Senin (20/5/2019). (tribunkaltim.co/Muhammad Arfan)

Irianto menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menyampaikan bahwa keberhasilan memperoleh Opini WTP haruslah dibarengi dengan peningkatan pelayanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Ia juga menekankan kepada jajaran Pemprov Kaltara, DPRD dan Bupati/Walikota bahwasanya Opini WTP bukan merupakan prestasi. Tetai, Opini WTP merupakan kewajiban sekaligus tantangan seluruh kepala daerah agar dalam melaksanakan tata kelola keuangan selalu taat azas, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

"Sudah seharusnya keberhasilan opini WTP dibarengi dengan peningkatan pembangunan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Indikator makro ekonomi kita rata-rata cukup sebanding dengan indikator kesejahteraan," ujarnya.

Mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut, melalui upaya keras. Pemprov Kaltara menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved