Berita Pemprov Kalimantan Utara

Nilai Aset Pemprov Rp 6,7 Triliun, Gubernur Minta Pengamanan dan Penatakelolaannya Dioptimalkan

Ada beberapa aset yang menjadi perhatian Gubernur. Yakni, Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan.

Nilai Aset Pemprov Rp 6,7 Triliun, Gubernur Minta Pengamanan dan Penatakelolaannya Dioptimalkan
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur di Tanjung Selor, Selasa (21/5/2019).   

“Bila memungkinkan, besaran retribusi yang dipungut dapat ditingkatkan. Tentu konsekuensinya, adalah penyediaan layanan dan fasilitas yang baik pula,” urainya.

Selain pelabuhan perikanan dan KKMB, aset lainnya yang menjadi sorotan Gubernur adalah gedung yang saat ini digunakan sebagai Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan serta beberapa aset perumahan.

“Saya minta per 3 bulan, harus ada pembaruan daftar aset Pemprov Kaltara. Dan, di tiap kantor harus ada daftar aset yang dimiliki tiap OPD, atau KIB (Kartu Inventaris Barang),” beber Gubernur.

Ini juga bagian dari upaya Pemprov Kaltara untuk memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penatakelolaan aset daerah yang dimiliki Pemprov Kaltara.

“Adapula 3 aset perikanan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Yakni BBI (Balai Benih Ikan) dan BBU (Balai Benih Udang) yang akan diserahkan kepada Pemkot Tarakan, serta SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) Sebatik yang akan diserahkan kepada Pemkab Nunukan.

Penyerahannya harus disiapkan secepat mungkin, termasuk apabila harus melalui persetujuan DPRD Kaltara,” tutup Irianto.

Sebelumnya, dalam penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, disbeutkan total aset yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar kurang lebih Rp 6,7 triliun.

Meningkat 14 persen lebih dari nilai aset pada 2017. Penataan aset Pemprov yang tahun sebelumnya menjadi catatan BPK RI, pada 2018 dinilai sudah jauh lebih baik.

Ata situ pula lah yang turut mendukung Kaltara untuk kelima kalinya secara berturut-turut memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tanpa catatan atau  dengan paragraf penjelas (DPP). (humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved