Batasi Pesan Instan dan Media Sosial, YLKI Nilai Langkah Pemerintah Melanggar Hak Publik

TRIBUNKALTIM.CO - Dua hari terakhir ini masyarakat Indonesia tidak bisa berkomunikasi via aplikasi pesan instan, maupun beraktivitas di media sosial.

Musababnya, Pemerintah melakukan pembatasan pesan instan dan media sosial hingga beberapa waktu ke depan.

Merespon hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi menilai, langkah pemerintah membatasi sebagian fitur platform media sosial dan perpesanan instan bisa dimengerti.

Meski sebenarnya melanggar sebagian hak publik.

"Secara politis apa yang dilakukan pemerintah bisa dimengerti walaupun sebenarnya terlambat," kata Tulus Abadi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (23/5), seperti dikutip Antara.

Namun, Tulus Abadi menganggap langkah pemerintah tersebut terlalu berlebihan.

Seperti ingin menangkap seekor tikus dengan cara membakar lumbung padi.

Secara hukum, menurut Tulus Abadi, langkah pemerintah tersebut bisa dikatakan melanggar hak-hak konsumen dan hak-hak publik yang sebenarnya dijamin undang-undang.

"Langkah pembatasan sebagian fitur platform media sosial dan perpesanan instan itu melanggar hak-hak konsumen dan hak-hak publik.

Yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahkan Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.