Batasi Pesan Instan dan Media Sosial, YLKI Nilai Langkah Pemerintah Melanggar Hak Publik

YLKI menilai langkah Pemerintah membatasi akses media sosial, Whatsapp dan Facebook, melanggar hak publik. Menkopolhukam Wiranto sebut ini demi negara

Batasi Pesan Instan dan Media Sosial, YLKI Nilai Langkah Pemerintah Melanggar Hak Publik
vocfm.co.za
Layanan Facebook, WhatsApp dan Instagram mengalami kesulitan teknis atau down di seluruh dunia pada Minggu sore (14/4/2019) waktu Indonesia. 

Sebagian pengguna juga mengaku Facebook sempat mengalami eror. Ini bukan kali pertama WhatsApp, Facebook dan Instagram down bersamaan. Eror berjamaah juga sempat terjadi sekitar bulan April lalu.

Sengaja Dilakukan Pemerintah

Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial. Langkah itu dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

"Akan kita adakan pembatasan akses di media sosial, fitur tertentu, untuk tidak diaktifkan untuk menjaga agar hal-hal negatif terus disebarkan ke masyarakat," kata Wiranto.

Wiranto didampingi Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkoinfo Rudiantara dan pejabat lain.

Dalam jumpa pers tersebut, mereka menjelaskan kronologi kerusuhan, fakta-fakta yang ditemukan Kepolisian.

Setelah kerusuhan tersebut, beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat.

Pemerintah melihat, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional.

Hal itu terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved