Disdik Berau Tegas Melarang Jual Beli Kursi dalam PPDB

“Selain itu, setiap sekolah dilarang melakukan praktik jual-beli kursi, menerima siswa ‘titipan’ apalagi melakukan pungutan liar,” tegasnya

Disdik Berau Tegas Melarang Jual Beli Kursi dalam PPDB
Tribunkaltim.co, Geafry Necolsen
Seluruh sekolah yang dikelola pemerintah dan menerima dana BOS, dilarang melakukan pungutan saat penerimaan siswa baru. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Memasuki tahun ajaran baru kalender pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menerbitkan surat edaran nomor 421.3/773/Disdik-Kab/Pemb.SMP tentang penerimaan peserta didik baru.

Surat edaran ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan saat penerimaan murid baru. Surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Drs Murjani M.Si itu merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020.

Murjani mengatakan, dalam surat edaran itu disebutkan, setiap sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dilarang menyelenggarakan tes membaca, menulis dan menghitung dalam penerimaan siswa Sekolah Dasar.

“Selain itu, setiap sekolah dilarang melakukan praktik jual-beli kursi, menerima siswa ‘titipan’ apalagi melakukan pungutan liar,” tegasnya. Seperti diketahui, seluruh sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dilarang melakukan pungutan atau meminta sumbangan kepada wali murid dalam PPDB maupun saat menerima siswa pindahan.

Karena itu, selain memperingatkan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau juga mengimbau kepada masyarakat agar menolak dan melaporkan jika mengetahui ada sekolah yang memungut biaya saat PPDB. Sekadar diketahui, biaya PPDB, dibebankan kepada sekolah melalui dana BOS.

Setiap sekolah juga diminta agar tidak menjadikan hasil Ujian Nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk PPDB jalur zonasi, atau penerimaan murid berdasarkan domisili. “Hasil ujian nasional itu hanya sebagai syarat administrasi dalam PPDB,” imbuhnya.

Sementara bagi sekolah swasta, bisa melaksanakan PPDB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB untuk tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA sederajat.

Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Berau hanya memiliki kewenangan menangani kebijakan yang menyangkut pengelolaan sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

BACA JUGA:


Pilot Jepang Ungkap Misteri Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines MH-370, Ada Hal Yang Disembunyikan


Divonis Sulit Punya Anak, Ustaz Solmed Pernah Diminta Menikah Lagi, Simak Pengakuan April Jasmine


BERITA terkini: Wapres Jusuf Kalla Buka Suara Terkait Demo 22 Mei 2019, 'Tak Mengubah Hasil Pemilu'


KABAR TERKINI Demonstran Tinggalkan Lokasi Perempatan Sarinah Jakarta, Beri Salam Polri dan TNI


Pemerintah Rilis Daftar Tiga Kelompok Dibalik Kerusuhan 22 Mei Jakarta, Incar Tembak Pejabat

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved