Pilpres 2019

Gugatan Prabowo-Sandiaga Terancam Gagal, Ini Analisa Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun membeberkan alasan kemungkinan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ditolak.

Gugatan Prabowo-Sandiaga Terancam Gagal, Ini Analisa Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun
Tribunnews
Refly Harun 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikutip dari Kompas.com gugatan tersebut akan diajukan hari ini, pada Kamis (23/5/2019).

"Rencananya hari ini agak sore ajukan gugatan ke MK," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta seperti dikutip Antara, Kamis (23/5).

Namun gugatan Prabowo-Sandiaga terkait hasil Pilpres 2019 rupanya bisa ditolak oleh MK.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun membeberkan alasan kemungkinan gugatan tersebut bisa ditolak MK.

Tak cuma itu Refly Harun juga menyinggung soal Pilpres tahun 2004.

Hal tersebut disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber di acara Breaking iNews, pada Rabu (22/5/2019).

Awalnya Refly Harun menjelaskan MK memiliki sebuah paradigma atau kerangka berpikir.

Paradigma tersebut yakni jika kecurangan yang diajukan penggugat terbukti hal tersebut dianggap sebagai electoral fraud atau kecurangan dalam pemilu.

Apabila kecurangan tersebut dinilai tak signifikan mempengaruhi hasil pemilu maka gugatan atau permohonan penggugat akan ditolak.

"Jadi MK itu dari sisi kualitatif terbukti katakanlah satu, dua, tiga, empat, lima, kecurangan misalnya, dan itu dianggap electoral fraud atau kecurangan," jelas Refly Harun dikutip dari YouTube Inews TV, pada Kamis (23/5/2019).

"Itu ada paradigma yang mengatakan bahwa sepanjang itu tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu, maka permohonan akan ditolak, kira-kira begitu," tambahnya

Ia mengungkapkan gugatan yang diajukan bisa saja terbukti namun tak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pemilu.

"Jadi bukan tidak terbukti, terbukti hanya tidak signifikan memperngaruhi hasil," ujar Refly Harun.

Refly Harun lantas memberikan  contoh dari sebuah kecurangan yang terbukti namun tak memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu.

"Misalnya ada sebuah kejadian money politics, di suatu tempat, dan setelah dibuktikan terbukti memang ada money politics, tetapi tidak bisa dibuktikan rangkaiannya ke atas, ke pasangan calon atau tim kampanye nasionalnya, itu satu," papar Refly Harun.

"Kedua, hanya terjadi sporadis di tempat tertentu."

"Nah itu bukan tidak di akui, diakui sebagai sebuah electoral fraud atau kecurangan pemilu tetapi tidak signifikan untuk mempengaruhi hasil. Nah karena itulah, biasanya hal-hal seperti ini tetap diakui tetapi kemudian permohonannya ditolak," tambah Refly Harun.

Refly Harun menjelaskan kerangka berpikir tersebut berlaku sejak Pemilu 2004.

"Paradigma ini berlaku sejak tahun 2004, 2009, dan 2014," kata Refly Harun.

Terkait adanya gugatan pada Pemilu 2019, Refly Harun menjelaskan bahwa kerangka berpikir itu mungkin dapat digunakan kembali oleh MK atau tidak.

Refly Harun mengatakan bahwa MK juga memiliki kemungkinkan untuk menggunakan paradigma lain dalam menangani gugatan sengketa pemilu.

SIMAK VIDEONYA:

Bakal Ajukan Gugatan ke MK, Ini yang Harus Dibawa Prabowo-Sandiaga

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno rencananya akan mengajukan pendaftaran gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/5/2019).

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menyampaikan syarat apa saja yang harus dibawa pemohon.

"Jadi permohonan itu sendiri permohonan tertulis rangkap empat kemudian disertai daftar alat bukti dan alat bukti itu sendiri yang sesuai dengan daftar itu," ujar Fajar di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/5/2019).

Isi permohonan tersebut adalah identitas pemohon, kewenangan MK, kedudukan kewenangan MK, kedudukan hukum, dan juga tenggat waktu pengajuan.

Kemudian, berkas permohonan itu juga harus diisi dengan posita atau hal yang dipersoalkan.

"Apa yang dipersoalkan? Apakah kecurangan? Terjadi di mana? Kalau kesalahan penghitungannya di mana? Kemudian ada petitumnya yaitu apa yang diminta," ujar Fajar.

Fajar mengatakan, alat bukti juga harus dibawa pada saat mendaftarkan gugatan.

Adapun, PHPU untuk Pilpres 2019 akan dibuka sampai Jumat (24/5/2019) pukul 24.00 WIB.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke MK pada Kamis ini.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat mengajukan gugatan.

Tim kuasa hukum yang akan mendaftarkan gugatan terdiri dari empat orang. Keempat orang tersebut adalah Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin dan Rikrik Rizkian.

Kerusuhan 22 Mei, yang menolak hasil Pilpres 2019, masih hangat dibicarakan publik.

Polisi pun terus mengungkap aksi 22 Mei yang disebut-sebut sudah teroganisir, dan sistematis tersebut.

Ratusan pengunjukrasa yang diduga sebagai provokator kerusuhan 22 mei, sudah diamankan.

Polisi pun mengungkap fakta baru, berupa percakapan koordinasi yang diduga dilakukan para provokator.

Percakapan ini dilakukan melalui pesan instan Whatsapp.

Pihak kepolisian berhasil mengamankan salah satu bukti dari massa provokasi yang melakukan kerusuhan di beberapa titik di Jakarta saat aksi 22 Mei sedang berlangsung.

Salah satu yang diamankan polisi adalah pesan di grup WhatsApp yang dibuat oleh sejumlah provokator di aksi 22 Mei kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membeberkan isi pesan grup WhatsApp tersebut.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Argo menjelaskan bahwa dalam pesan tersebut sempat ada pembahasan mengenai rencana penyerangan.

"Mereka mengunggah kata-kata di grup WhatsApp, contoh 'persiapan buat perang yang lain mana'," kata Argo Rabu (22/5/2019).

Dalam chat grup tersebut, massa juga tampak melaporkan situasi massa di beberapa lokasi di Jakarta.

"Kemudian, ada kata-kata lagi, seperti 'rusuh sudah sampai ke Tanah Abang, kok'," ungkap Argo.

Dalam chat grup itu pula, ada sejumlah massa yang tampak memantau keberadaan Jokowi.

Hal tersebut terlihat dari pesan di grup tersebut yang melaporkan keberadaan Jokowi yang dilihatnya dari stasiun televisi.

Massa aksi 22 Mei tersebut bahkan berniat untuk melakukan penyerangan terhadap Jokowi.

"Lalu, 'live TV (menginformasikan) Jokowi di Johar Baru, ayo kita serang'," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Rabu (22/5/2019).

Dalam keterangannya, Argo juga menegaskan bahwa kerusuhan di Jakarta adalah aksi yang sudah direncanakan.

"Sudah saya jelaskan bahwa pelaku perusuh yang kita lihat saat ini sudah direncanakan. Ada yang membiayai, sudah mempersiapkan barang-barangnya," ungkap Argo.

Para pelaku kerusuhan 22 Mei 2019 ditampilkan kepada publik oleh aparat Polda Metro Jaya saat rilis, Rabu (22/5/2019).
Para pelaku kerusuhan 22 Mei 2019 ditampilkan kepada publik oleh aparat Polda Metro Jaya saat rilis, Rabu (22/5/2019). (Tribunnews.com/ Fahdi Fahlevi)

Polisi Beberkan Rekaman Pertemuan Massa Demo

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono juga menjelaskan bahwa sebelum melakukan penyerangan, massa mengadakan pertemuan dengan seseorang yang diduga 'dalang' kerusuhan 22 Mei.

Dijelaskan oleh Argo, tersangka kerusuhan diketahui berasal dari luar Jakarta.

"Para tersangka (kerusuhan) ini berasal dari luar Jakarta, beberapa dari Jawa Barat," kata Argo dikutip dari Kompas.com.

Sampai di Jakarta, massa tersebut kemudian menuju ke Sunda Kelapa, Jakarta Pusat untuk melakukan perencanaan.

"Mereka kemudian datang ke (masjid) Sunda Kelapa, kemudian bertemu dengan beberapa orang di sana. Ini ada barang bukti, ada rekamannya," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat Rabu (22/5/2019).

Dari rekaman pertemuan itu, tampak massa merencanakan penyerangan ke asrama polisi di Petamburan.

"(Mereka) merencanakan dan menyerang asrama polisi di Petamburan. Jadi, sudah di-setting untuk melakukan penyerangan ke asrama polisi," ujarnya.

Massa aksi menunjukkan peluru yang ditemukannya usai terlibat bentrokan dengan aparat Kepolisian di kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Massa aksi pendukung yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Bawaslu, menyerang asrama Brimob Petamburan, dan membakar beberapa kendaraan.
Massa aksi menunjukkan peluru yang ditemukannya usai terlibat bentrokan dengan aparat Kepolisian di kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Massa aksi pendukung yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Bawaslu, menyerang asrama Brimob Petamburan, dan membakar beberapa kendaraan. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Massa Aksi Ngaku Dibayar

Dikutip dari Kompas.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menjelaskan bahwa provokator yang diamankan didapati membawa uang dalam amplop yang jumlahnya mencapai Rp 6 juta.

Massa yang diamankan tersebut juga telah mengaku bahwa mereka dibayar untuk melakukan kerusuhan.

"Yang diamankan ini kami lihat, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan di mereka amplop berisikan uang totalnya hampir Rp 6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Mereka mengaku ada yang bayar," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Senada dengan Tito Karnavian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono juga menjelaskan bukti penemuan amplop berisi uang.

Dilansir dari tayangan Breaking iNews, Rabu (22/5/2019), ada sejumlah uang tunai yang disimpan dalam amplop oleh massa pendemo.

"Di petamburan juga ada amplop berisi uang Rp 200.000-500.000 dan ada nama-namanya, ada namanya amplop ini untuk siapa.

Ada uang Rp 5 juta untuk operasional," kata Argo dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Massa aksi terlibat bentrokan dengan aparat Kepolisian di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Bawaslu, menyerang asrama Brimob Petamburan, dan membakar beberapa kendaraan.
Massa aksi terlibat bentrokan dengan aparat Kepolisian di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Bawaslu, menyerang asrama Brimob Petamburan, dan membakar beberapa kendaraan. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Dalang Kerusuhan Diketahui

Menanggapi kerusuhan yang terjadi di Jakarta khususnya di Kantor Bawaslu dan Tanah Abang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan, Wiranto mengaku sudah mengantongi identitas dalang kerusuhan.

"Kami sebenarnya, dari hasil investigasi saat ini, sudah tahu dalang aksi tersebut.

Aparat keamanan dengan seluruh kekuatan akan bertindak tegas secara hukum," kata Wiranto Rabu (22/5/2019) dikutip dari Kompas.com.

Dari serangkaian aksi kerusuhan yang terjadi tersebut, Wiranto menduga ada pihak yang berusaha untuk melakukan kekacauan nasional.

Dalam hal ini, ada upaya menggiring publik untuk membenci dan bersikap antipemerintah.

Padahal, menurut Wiranto, aparat dan pemerintah berusaha untuk melakukan langkah damai dengan massa pendemo.

"Saya katakan tidak, jangan sampai diputarbalikkan. Pada saat menghadapi demonstrasi, aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI, untuk tidak bersenjata api.

Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan," kata Wiranto.

"Sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo," kata Wiranto.

Diketahui sebelumnya, kerusuhan massa 22 Mei terjadi sejak Senin malam (21/5/2019).

Sekitar pukul 23.00 WIB, tiba-tiba ada massa yang memaksa masuk ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lantaran dihadang oleh pihak kepolisian, mereka kamudian melakukan perlawanan dan aksi yang membrutal.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com, Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Polisi Beberkan Isi Pesan Grup WhatsApp Massa Aksi 22 Mei, Berencana Menyerang Jokowi,

 

Editor: ade mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved