Pilpres 2019

Tim Kuasa Hukum BPN Setor 51 Bukti, Amien Rais Pesimistis, Bambang Widjojanto: MK Diuji

Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Tim Kuasa Hukum BPN Setor 51 Bukti, Amien Rais Pesimistis, Bambang Widjojanto: MK Diuji
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019).

Setidaknya ada delapan kuasa hukum yang ditunjuk Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk mengajukan permohonan sengketa Pilplres 2019.

Kedelapan orang tersebut ialah Bambang Widjojanto (BW), Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

BPN Prabowo-Sandi menyebut ada 51 bukti yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengajuan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019.

Meski begitu, ketua tim kuasa hukum BPN Bambang Widjojanto enggan menjelaskan lebih detail apa saja alat bukti tersebut.

"Tidak bisa saya jelaskan hari ini. Tapi ada kombinasi dokumen dan saksi, saksi fakta dan ahli," ucap Bambang Widjojanto kepada awak media di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019) malam.

Ia menjelaskan, masih ada kemungkinan pihaknya kembali menambah jumlah alat bukti yang akan diajukan dalam gugatan tersebut.

"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lengkapi bukti yang diperlukan dan menambah apa saja yang penting serta doperlukan dalam mengungkap proses kebenaran di MK," ungkap Bambang Widjojanto.

Bambang Widjojanto juga berharap MK bersikap profesional dan bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik.

"Standar pemilu 1945, pemilu demokratis ketika awal kemerdekaan. Sehingga ini penting bukan siapa yang mengajukan, tapi MK diuji apakah pantas jadi suatu mahkamah membangun peradaban untuk masa yang akan datang," ucap Bambang Widjojanto dalam sambutannya di MK, Jumat (24/5/2019).

Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi berharap mendapatkan keadilan dari hasil laporan dan gugatan yang telah dilayangkan ke MK.

Halaman
1234
Editor: ade mayasanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved