Pilpres 2019

Tim Prabowo-Sandi Resmi Ajukan Gugatan Pilpres 2019, Pakar Hukum Refly Harun Tebak Itu akan Tertolak

Pakar hukum tata negara, Refly Harun membeberkan kemungkinan gugatan Prabowo-Sandi yang digawangi Hashim Djojohadikusumo ditolak Mahkamah Konstitusi.

Tim Prabowo-Sandi Resmi Ajukan Gugatan Pilpres 2019, Pakar Hukum Refly Harun Tebak Itu akan Tertolak
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim
Hashim Djojohadikusumo bersama tim hukum Prabowo-Sandi mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) malam. Beberapa hari sebelumnya, Pakar hukum tata negara, Refly Harun membeberkan alasan kemungkinan gugatan tim hukum Prabowo-Sandi bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNKALTIM.CO -  Sudah resmi, kali ini Tim hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo-Sandi ajukan gugatan soal hasil Pilpres 2019.

Tim hukum Prabowo-Sandi datangi gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) malam. 

Kedatangan Tim hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN, Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi jelas ada tujuannya, mengajukan permohonan gugatan soal hasil Pilpres 2019.

Tapi sebelum Tim Hukum Prabowo-Sandi menyodorkan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, ada pakar hukum yang sebutkan usaha gugatan Prabowo-Sandi di Mahakamah Konstitusi akan mental. 

Hal ini diungkapkan oleh Refly Harun yang biasa dikenal sebagai akademisi sekaligus narasumber langganan yang membidangi ahli atau Pakar hukum tata negara.

Nah, Pakar hukum tata negara, Refly Harun membeberkan alasan kemungkinan gugatan tersebut bisa ditolak Mahkamah Konstitusi.

Tak cuma itu Refly Harun juga menyinggung soal Pilpres tahun 2004.

Hal tersebut disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber di acara Breaking iNews, pada Rabu (22/5/2019).

Awalnya Refly Harun menjelaskan Mahkamah Konstitusi memiliki sebuah paradigma atau kerangka berpikir.

Paradigma tersebut yakni jika kecurangan yang diajukan penggugat terbukti hal tersebut dianggap sebagai electoral fraud atau kecurangan dalam Pemilu.

Apabila kecurangan tersebut dinilai tak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu maka gugatan atau permohonan penggugat akan ditolak.

Refly Harun, Pakar hukum tata negara.
Refly Harun, Pakar hukum tata negara. (Tribunnews)

"Jadi MK itu dari sisi kualitatif terbukti katakanlah satu, dua, tiga, empat, lima, kecurangan misalnya, dan itu dianggap electoral fraud atau kecurangan," jelas Refly Harun dikutip dari YouTube Inews TV, pada Kamis (23/5/2019).

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved