Pilpres 2019

Tim Prabowo-Sandi Resmi Ajukan Gugatan Pilpres 2019, Pakar Hukum Refly Harun Tebak Itu akan Tertolak

Pakar hukum tata negara, Refly Harun membeberkan kemungkinan gugatan Prabowo-Sandi yang digawangi Hashim Djojohadikusumo ditolak Mahkamah Konstitusi.

Tim Prabowo-Sandi Resmi Ajukan Gugatan Pilpres 2019, Pakar Hukum Refly Harun Tebak Itu akan Tertolak
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim
Hashim Djojohadikusumo bersama tim hukum Prabowo-Sandi mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5/2019) malam. Beberapa hari sebelumnya, Pakar hukum tata negara, Refly Harun membeberkan alasan kemungkinan gugatan tim hukum Prabowo-Sandi bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. 

"Itu ada paradigma yang mengatakan bahwa sepanjang itu tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu, maka permohonan akan ditolak, kira-kira begitu," tambahnya

Ia mengungkapkan gugatan yang diajukan bisa saja terbukti namun tak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil Pemilu.

"Jadi bukan tidak terbukti, terbukti hanya tidak signifikan memperngaruhi hasil," ujar Refly Harun.

Refly Harun lantas memberikan contoh dari sebuah kecurangan yang terbukti namun tak memiliki pengaruh besar terhadap hasil Pemilu.

"Misalnya ada sebuah kejadian money politics, di suatu tempat, dan setelah dibuktikan terbukti memang ada money politics, tetapi tidak bisa dibuktikan rangkaiannya ke atas, ke pasangan calon atau tim kampanye nasionalnya, itu satu," papar Refly Harun.

"Kedua, hanya terjadi sporadis di tempat tertentu."

"Nah itu bukan tidak di akui, diakui sebagai sebuah electoral fraud atau kecurangan pemilu tetapi tidak signifikan untuk mempengaruhi hasil. Nah karena itulah, biasanya hal-hal seperti ini tetap diakui tetapi kemudian permohonannya ditolak," tambah Refly Harun.

Refly Harun menjelaskan kerangka berpikir tersebut berlaku sejak Pemilu 2004.

"Paradigma ini berlaku sejak tahun 2004, 2009, dan 2014," kata Refly Harun.

Terkait adanya gugatan pada Pemilu 2019, Refly Harun menjelaskan bahwa kerangka berpikir itu mungkin dapat digunakan kembali oleh MK atau tidak.

Refly Harun mengatakan bahwa MK juga memiliki kemungkinkan untuk menggunakan paradigma lain dalam menangani gugatan sengketa pemilu.

SIMAK VIDEONYA:

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved