Berita Pemprov Kalimantan Utara

Lebaran Segera Tiba, Gubernur Imbau PNS dan Pejabat Tolak Gratifikasi

Baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang memanfaatkan momen hari raya keagamaan.

Lebaran Segera Tiba, Gubernur Imbau PNS dan Pejabat Tolak Gratifikasi
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie 

TANJUNG SELOR - Menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan juga edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur juga mengimbau agar seluruh ASN PNS dan penyelenggara negara di lingkup Pemprov Kaltara untuk menolak gratifikasi.

Baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang memanfaatkan momen hari raya keagamaan. Dalam hal ini, Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah/2019 Masehi.

Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019, tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi / kementerian / lembaga / organisasi / pemerintah daerah / BUMN / BUMD.

Diungkapkan Irianto, sesuai SE KPK itu, apabila PNS atau pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan.

Juga melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

“Pemberian atau hadiah dari orang, utamanya saat momen Hari Raya Idulfitri, memang sulit dibendung datangnya. Karena ini, seperti menjadi tradisi bagi penduduk kita. Namun, pejabat di Kaltara harus berupaya maksimal untuk menolaknya,” kata Gubernur saat memimpin rapat staf di lingkup Pemprov Kaltara, belum lama ini.

Imbauan lain dari KPK, adalah pemerintah diminta untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain.

Serta melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai/Anggota DPRD di lingkungan kerja.

SE KPK tersebut, juga telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan 2 SE pada 16 Mei 2019, yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, serta kepada Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved