Berita Pemkab Pnajam Paser Utara

Tak Ditanggung BPJS, Korban Kekerasan Perempuan-Anak Akan Ditanggung Pemkab PPU

Hal ini diungkapkan, Kepala DP3AP2KB, PPU, Reviana Noor dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Lantai II Kantor Bupati PPU.

Tak Ditanggung BPJS, Korban Kekerasan Perempuan-Anak Akan Ditanggung Pemkab PPU
TRIBUNKALTIM/DOAN E PARDEDE
Ilustrasi aksi tolak kekerasan anak 

PENAJAM – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dari selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan secara siknifikan, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, hingga bulan Mei di tahun 2019 ini saja, tercatat kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 16 kasus yang dilaporkan.

Hal ini diungkapkan, Kepala DP3AP2KB, PPU, Reviana Noor dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Lantai II Kantor Bupati PPU.

Namun perlu ketahui lanjut Riviana, bahwa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Pasal 52 : yang mengatur pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, diantaranya adalah tindak pidana kekerasan perempuan dan anak tersebut.

“Selama ini jika ada pasien korban kekerasan pada perempuan atau pun anak dirujuk ke RS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masih gratis, tetapi ini bukan diakomodir BPJS, melainkan melalui anggaran Provinsi Kaltim yang telah dialokasikan

”Tahun ini beberapa kasus serupa di PPU juga masih ditanggung Provinsi Kaltim, tetapi setelah itu provinsi tidak menganggarkan kembali terhadap kasus serupa dan disampaikan bahwa pembiayaan akan dibebankan kepada daerah masing-masing. Sementara itu yang menjadi persoalan daerah PPU tidak menganggarkan ini,” bebernya (Advetorial/Humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved