Berita Pemprov Kalimantan Utara

Dana APBN untuk Kaltara Rp 4,8 T, Sudah Terealisasi Rp 1,07 Triliun

belanja modal, dalam hal ini untuk kegiatan fisik pembangunan menyerap anggaran paling besar. Yakni Rp 1,78 triliun.

Dana APBN untuk Kaltara Rp 4,8 T, Sudah Terealisasi Rp 1,07 Triliun
HUMASPROV KALTARA
Grafis Transfer Dana Pusat ke Kaltara 2019 

TANJUNG SELOR - Selain dana yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Kaltara juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tahun ini, nilainya lumayan besar, Rp 4,8 triliun lebih. Di mana belanja modal, dalam hal ini untuk kegiatan fisik pembangunan menyerap anggaran paling besar. Yakni Rp 1,78 triliun.

Dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui APBN tersebut, informasi dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kaltara, hingga 22 Mei 2019 sudah terealisasi sebesar Rp1,07 triliun. Atau sekitar 35,30 persen.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, atas nama pemerintah provinsi dan juga masyarakat Indonesia di Kaltara, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara, melalui dukungan pendanaan yang cukup besar.

Diungkapkan, dukungan, berupa pengalokasian dana ke daerah tidak serta merta diberikan oleh pemerintah begitu saja. Namun semua atas usulan, dan juga pendekatan hingga penjelasan yang mendetail atas program-program yang diusulkan ke pusat.

“Ini memang kegiatan dan pendanaan dari pusat melalui APBN. Tapi bukan ujuk-ujuk begitu saja, langsung ada kegiatan di daerah. Tidak semua program dari pusat, namun sebagian besar justru usulan dari daerah. Dan itu juga tidak serta merta disetujui.

Semua butuh perjuangan. Perlu kita paparkan program kita secara jelas, sejauh mana fungsi dan manfaat program yang kita usulkan itu. Dan alhamdulillah, sejumlah usulan kita disetujui. Dari itu lah, banyak program dari pusat dilakukan di Kaltara,” beber Irianto.

Sementara itu, informasi dari Kantor Wilayah DJPb, Iman Santosa, APBN yang sudah terealisasi difungsikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, Bantuan Sosial (Bansos) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Persentase realisasi untuk belanja pegawai menjadi yang tertinggi, karena difungsikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang bekerja. Dengan rincian, belanja pegawai mencapai 35,5 persen.

Kemudian untuk alokasi belanja barang mencapai 31,82 persen, alokasi belanja modal terealisasi 18,57 persen, bansos sebesar 0,21 persen dan TKDD yang mencakup DAK Fisik dan Dana Desa sebesar 8,21 persen.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved