VIDEO - Jejak Mas'ud Brothers di Kancah Politik, Berawal dari Pengusaha Minyak

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Keluarga Mas'ud Bersaudara atau "Mas'ud Brother" kini menjadi pembicaraan di kalangan elit politik Kalimantan Timur.

Bagaimana tidak, keluarga yang dikenal sebagai pengusaha minyak dan gas ini mulai terjun ke dunia politik.

Pada Pemilu 2019, kakak beradik Hasan Mas'ud dan Rudi Mas'ud maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Kaltim dan DPR RI.

Sosok Rudi Mas'ud melenggang ke Senayan (DPR RI) dan mencatatkan diri sebagai caleg DPR RI dengan raihan suara terbanyak 128.910 pemilih.

Dengan perolehan suara itu, Rudi dinyatakan lolos ke DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kaltim. Keberhasilan Rudi diikuti sang kakak, Hassanuddin (Hasan) Mas'ud yang lolos ke DPRD Provinsi Kaltim Dapi Balikpapan. Hasan meraih 19.959 suara.

Sebelumnya, dua anggota keluarga Mas'ud lainnya, yakni Rahmad Mas'ud sudah terlebih berhasil terpilih sebagai Wakil Walikota Balikpapan mendampingi Walikota Rizal Effendi.

Adiknya, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) belum lama ini dilantik menjadi Bupati Penajam Paser Utara.

Secara eksklusif kepada Tribun Kaltim, Rudi menceritakan, sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, sudah diskusi dengan keluarga besar Mas'ud.

Diskusi untuk berbagi tugas, mengisi berbagai posisi strategis sebagai kepala daerah dan legislator di Karang Paci (DPRD Kaltim) sampai Senayan (DPR RI).

"Tujuannya, supaya simbiosis mutualisme. Kebijakan terintegrasi dan terkoneksi dari kabupaten/kota, provinsi sampai DPR RI. Syukur-syukur, aspirasi yang di Senayan bisa dibawa ke Kaltim," kata Rudi saat berbincang dengan Tribun, Sabtu (25/5) dini hari di galangan kapal tanker PT Barokah Perkasa Group, di Pulau Atas.

Rudi mencontohkan, pengalaman sang adik, AGM sebagai Bupati PPU yang mampu menelurkan kebijakan pendidikan gratis. Mulai sepatu sampai biaya sekolah, ditanggung negara.

Hal ini, sesuai cita-citanya, mendorong kemajuan pendidikan masyarakat Kaltim. Ia menilai, selama ini banyak calon pekerja di Kaltim kalah bersaing dengan pekerja luar, karena kurang kemampuan dan strata pendidikan.

"Hanya selembar legitimasi dari seorang Bupati bisa merasakan manfaat masyarakat di seluruh PPU. Bayangkan, jika ini bisa dirasakan di Kaltim, sebagai konstituen kami," katanya dengan nada lantang.

Karena itu, Rudi enggan disebut, bahwa keluarga besarnya hendak membangun dinasti politik di Kaltim.

Baginya, yang dinamakan dinasti politik itu diturunkan dari keturunan. Sementara, mereka terpilih sebagai eksekutif dan leglislatif melalui pemilihan demokratis.

"Jadi, bukan dinasti. Mudahan keluarga ini punya kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, loyalitas, integritas dan konektivitas," katanya.

Pengusaha tajir yang dikenal peduli dengan warga ini menepis anggapan terjun ke politik untuk mengembangkan apalagi menyelamatkan bisnis.

Sejak perusahaan yang ia bangun tahun 2000, PT Barokah Perkasa Group sudah jauh berkembang, sebelum terjun ke politik praktis.

Perusahaan miliknya yang bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar memiliki 63 kapal tanker per 2018 yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

"Apa lagi yang mau diselamatkan. Saya bukan orang yang gali tambang, saya ngga punya areal konsesi. Kami pure bussines men. Kami diminta keluarga mewakafkan diri untuk masyarakat Kaltim," tegas Rudi yang sejak awal antusias menjawab.

Rudi meyakinkan, keluarganya sudah jauh hari membentengi agar tak terjerembab dalam persoalan kasus rasuah (korupsi).

Ia menekankan, benteng itu dikarenakan semua keluarganya lebih-lebih yang terjun ke politik sudah mapan secara ekonomi.

"Alhamdulilah, riwayat keluarga saya, pastikan mapan semua. Jadi, berbuat bukan untuk diri sendiri, bukan kelompok, tapi masyarakat banyak," tutur Bapak 10 anak ini.

Bahkan, ia berucap, jauh-jauh hari keluarga sudah memintanya `pensiun' menjabat sebagai pimpinan di perusahaan agar bisa berfokus di politik.

Istilah yang ia ucapkan, dari kegiatan bisnis, yang bisa menikmati hanya sebagian orang di sekitar perusahaan. Jika terjun ke politik, dan mendapat legitimasi rakyat, ia bisa perjuangan rakyat Kaltim.

Ia berujar urusan politik dan bisnisnya tak akan terkoneksi. Ada aturan, legislator seperti dirinya, tak bisa terdaftar sebagai direksi suatu perusahaan agar tak ada konflik kepentingan. "Dan, kami akan keluar, kami akan fokus di jalur politik," katanya.

Bermanfaat untuk Masyarakat
Wakil Walikota Balikpapan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Balikpapan, H Rahmad Mas'ud ikut menjelaskan.

Alasannya terjun ke dunia politik dan birokrasi yaitu ingin berbuat lebih besar lagi untuk warga Balikpapan.

Dirinya yakin dengan terjun ke politik dan birokrasi dapat menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan dan komunikasi politik.

"Saya dan keluarga jujur terjun ke pemerintahan dan politik tidak mencari sesuatu, tapi ingin memberikan sesuatu yang lebih besar untuk masyarakat," ujarnya.

Rahmad menuturkan, terjunnya keluarga Mas'ud ke dunia politik dan pemerintahan hanya mengalir begitu saja.

Tidak di-setting dengan strategi tertentu. Menurutnya, dirinya beserta saudara dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk atau dipilih sendiri.

"Jadi, jika ada yang berpikiran kami sekeluarga ingin membangun dinasti politik, itu sungguh pikiran yang sangat dangkal," ucap Rahmad.

Dikemukakan, di politik dirinya hanya ingin mengabdi. Jika dari sisi pengusaha, Rahmad menegaskan secara finansial dan kesejahteraan sudah lebih dari cukup.

Bahkan selama di pemerintahan dirinya telah berkomitmen tidak mengambil gajinya dan tidak pernah bermain proyek di pemerintahan.

Selain itu, rumah dinasnya pun digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga dia tetap tinggal di rumah pribadi.

"Adik saya Gafur pun juga sudah komitmen tidak mengambil gaji selama menjabat. Itu bukti bahwa kami tidak mencari sesuatu di sini, tapi ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat," jelasnya.

Rahmad menambahkan, terjun ke dunia politik dan pemerintahan mendapat dukungan penuh dari keluarga, terutama istrinya.

Dia tidak mungkin berada di jalur politik dan pemerintahaan saat ini jika sejak awal tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Terkait pembagian waktu antara bisnis dan tugas jabatan, Rahmad menganggap tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, apalagi perusahaan miliknya sudah berstatus profesional, sehingga manajemen perusahaan tetap berjalan. "Usaha dan tugas tetap jalan. Perusahaan di keluarga kami, khususnya saya sudah profesional. Dirutnya sudah orang luar, direksinya juga orang luar. Jadi gak ada masalah," terangnya.

Dia juga menjelaskan terkait biaya politik dalam bertarung pilkada maupun pemilu. Biaya politik harus digunakan sesuai peruntukkannya, dan sepanjang uang itu bukan uang curian, dan bukan uang orang yang dipakai.

"Uang yang digunakan hasil keringat sendiri, jadi apa yang mau disalahkan terkait cost politic? Uangnya juga uang kami, emang masalah buat loe. Segala perjuangan pasti ada yang dikorbankan, baik materi, waktu ataupun tenaga," paparnya.

Ia menegaskan, usahanya murni bisnis dan tidak ada kaitannya dengan uang negara apalagi dengan politik. Diakuinya, usahanya murni bisnis dan mengalir secara natural.

"Silahkan cek usaha saya. Saya jualan kok, saya dagang, usaha saya transportasi. Kalau ada yang mau sewa armada kami alhamdulillah, bukan main proyek. Dan saya garis bawahi, selama saya menjabat tidak pernah saya main proyek, bisa dicek," pungkasnya.

(*)

Subscribe official YouTube Channel

BACA JUGA:

Jelang Semen Padang vs Persib Bandung, Rene Mihelic Kembali Diduetkan dengan Artur Gevorkyan

Kalah 3 Gol dari Madura United, Pelatih Borneo FC Mario Gomez Akui Timnya Petik Pelajaran Berharga

HEBOH Video Viral Adegan Mesum Pelajar SMP dan Mahasiswa, Youtuber di Banyuwangi Bikin Klarifikasi

Tetangga Ungkap Fakta TJ, Mantan Marinir yang Ditunjuk Habisi 2 Nyawa dari 4 Jenderal Tokoh Nasional

Siapa Dalang Kerusuhan 22 Mei? Simak Paparan Mantan Kepala Intelejen TNI, Mahfud MD dan Kapolri