Komisi II DPRD Kaltim Sayangkan Belum Ada Pembangunan Pelabuhan Singgah di Destinasi Wisata

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA -Penyusunan Perda tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018 - 2023 pada rapat Paripurna XI di gedung utama  DPRD Kaltim,  Selasa (26/03/2019) lalu  dianggap masih belum rapi dan selaras.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Edi Kurniawan menjelaskan, masih ada sejumlah rencana kerja (Renja) yang perlu diselarasakan dengan berbagai dokumen,  antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya Renja untuk meningkatkan sektor pariwisata di Benua Etam.

Edi menyatakan, bahwa pembangunan infrastruktur, menjadi kunci keberhasilan pada pengembangan sektor kepariwisatan di Kaltim.

Karena dengan berkembang  infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan infrastruktur yang baik di daerah, sebagai tempat tujuan wisata, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kaltim di tahun selanjutnya.

Ia  mengakui, apabila persetujuan kesepakatan RPJMD Kaltim 2018-2023 yang ditandatangani  Gubernur Kaltim Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim HM. Syahrun pada rapat Paripurna XI itu, terkesan dikejar waktu.

"Penetapan RPJMD itu kan berangkat dari program prioritas dari tiap-tiap SKPD dalam bentuk Dokumen Rencana Jangka Panjang (Renja), untuk priode 1 tahun yang harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kaltim.

Di dalamnya terdapat tujuan dan sasaran-sasaran yang menjadi program prioritas. Nanti diuraikan ke masing-masing SKPD berupa Rencana Strategis (Renstra)," ungkap Edy, Jumat (31/05/2019).

 Edi menjelaskan, bahwa masih ada beberapa Renja yang perlu dibenahi, tujuannya agar sesuai dengan RPJMD Kaltim yang sudah ditetapkan.

"Masalahnya adalah, ada beberapa SKPD yang hingga saat ini Renjanya belum rampung, atau Renstra nya masih tidak singkron.

Nah ini yang kemarin kami jadikan cacatan pada saat pengesahan RPJMD Kaltim mengingat tenggat waktu yang diberikan.