Korban Meninggal di Lubang Tambang Sudah 34 Anak, Pengamat Hukum: Cabut Izin Usaha dan Ancam Pidana

Pengamat Hukum dari Unmul, Herdiansyah Hamzah menilai pemerintah tak punya rasa kemanusiaan membiarkan 34 anak tewas di lubang tambang

HO-Ishak Yassir
Inilah sebagian lahan pascatambang batu bara di kawasan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga saat ini belum ada keputusan atau kebijakan terkait rencana pengelolaan terhadap lubang-lubang tambang batu bara yang bertebaran di bumi Kalimatan Timur ini. 

TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Korban meninggal dunia di lubang tambang jumlahnya kembali bertambah, dan kali ini sudah mencapai 34 anak.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menjelaskan, dalam kasus kali ini memiliki 2 penanganan sebagai bentuk sanksi.

"Secara hukum, ada 2 bentuk penanganan, yakni administrasi dan pidana.

Untuk penerapan sanksi administrasi, menjadi kewenangan pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin konsensi pertambangan," jelas Herdiansyah Hamzah, yang karib disapa Castro, Jumat (31/5/2019).

Herdiansyah Hamzah menyebut, kasus ini telah terulang hingga ke 34 kali ini.

Pemerintah, khususnya Pemprov Kaltim tidak belajar dari pengalaman jatuhnya korban mencapai 33 anak.

"Pemerintah sepertinya tidak belajar dari pengalaman.

Kejadian hilangnya nyawa manusia di lubang tambang yang terus berulang, salah satunya disebabkan ketiadaan ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administrasi," cetusnya.

Menurutnya, setiap perusahaan yang diwilayah konsesinya memakan korban jiwa, harus mendapatkan sanksi administradi berupa pencabutan izin tambang.

"Bagi saya, perusahaan yang wilayah konsesinya memakan korban jiwa, layak diberikan sanksi aministrasi berupa pencabutan izin.

Halaman
1234
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved