Kejaksaan Tinggi

Juli, Tumpang Tindih Lahan KBM Dimediasi, Lahan Mapolda dan Korem sudah Bebas

"Masih ada 250 hektare yang sengketa tumpang tindih. Kita sudah titipkan ke Pengadilan Negeri penyelesaiannya. Kita juga akan fasilitasi"

Juli, Tumpang Tindih Lahan KBM Dimediasi, Lahan Mapolda dan Korem sudah Bebas
Tribunkaltim.co, M Arfan
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan jajaran saat meninjau lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor beberapa waktu lalu.  

TRIBUNKALTIM.CO,  TANJUNG SELOR - Penyiapan lahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor terus diburu. Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara mengklaim instansinya telah membebaskan lahan sebanyak 300 bidang dengan total luas 240 hektare sejauh ini.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna mengatakan, instansinya saat ini fokus dalam tahap fasilitasi mediasi lahan tumpang tindih untuk keperluan pembebasan tahap selanjutnya.

"Masih ada 250 hektare yang sengketa tumpang tindih. Kita sudah titipkan ke Pengadilan Negeri penyelesaiannya. Kita juga akan fasilitasi mediasi. Akta damainya nanti tetap di oleh Pengadilan Negeri," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna kepada Tribunkaltim.co di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/6/2019).

Luas lahan yang diperlukan di pusat pemerintahan sebanyak 470 hektare, 240 hektare di antaranya masih sengketa tumpang tindih. Umumnya lahan masyarakat tumpang tindih dengan lahan usaha transmigrasi di kilometer 2 Tanjung Selor.

"Kita akan libatkan juga semua stakeholder untuk sama-sama mencari solusi terbaik," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna mengatakan, proses mediasi akan mulai dilaksanakan bulan Juli 2019 ini. Semua pemilik lahan juga akan dipanggil duduk bersama untuk bisa bersepakat.

Dinas PUPR juga membutuhkan dana Rp 60 miliar untuk membebaskan lahan yang sudah diselesaikan melalui mediasi. Kemungkinan besar proses pembebasan lahan tersebut dilakukan antara Februari-Maret 2020 nanti.

"Kita selesaikan dulu tumpang tindihnya tahun 2019 ini. Dan tahun 2020 tinggal dibayarkan. Kekurangan dana akan kami bicarakan dengan TAPD," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.

Lahan seluas 240 hektare yang sudah dibebaskan peruntukannya untuk Markas Polda Kalimantan Utara, Markas Korem, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan instansi vertikal lainnya.

"Nanti kalau sertifikatnya sudah full, kita pecah-pecah jadi kafling yang membutuhkan. Kemudian nanti Pak Gubernur menghibahkan ke masing-masing instansi vertikal bersangkutan," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved