Pilpres 2019

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Yusril Blak-blakan Sebut Tim Hukum BPN Overconfident

Tim hukum BPN menuding Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Yusril Blak-blakan Sebut Tim Hukum BPN Overconfident
WARTA KOTA
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Yusril Blak-blakan Sebut Tim Hukum BPN Overconfident 

TRIBUNKALTIM.CO  Kuasa hukum pribadi Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara menanggapi jabatan Maruf Amin yang disoal Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Tim hukum BPN menuding Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasalnya Maruf Amin, menurut BPN masih mengisi jabatan penting pada dua Bank Syariah.

BPN menyampaikan hal tersebut jelang sidang perdana sengketa Pilpres 2019 yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Bahkan menurut tim hukum BPN, temuan ini bisa membuat Maruf Amin maupun Capres-Cawapres nomor urut 01 didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Terkait hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra blak-blakan menyebut tim hukum BPN justru terlalu percaya diri dengan mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mendiskualifikasikan pasangan calon presiden peserta Pemilu 2019.

Hal itu menurutnya tak mendasar, lantaran gelaran Pilpres 2019 telah selesai.

"Overconfident (terlalu percaya diri) mereka itu mengatakan MK bisa melakukan diskualifikasi pasangan capres cawapres, sementara Pilpres-nya sendiri sudah selesai," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, hal yang dipersoalkan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) atas status Maruf Amin saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden sudah lewat tenggat waktu alias kedaluwarsa.

Soal Maruf Amin masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah ketika mendaftarkan diri sebagai cawapres, Yusril Ihza Mahendra menegaskan hal itu adalah persoalan administratif terkait persyaratan calon kontestan.

Berikut Pernyataan Tegas Mahkamah Konstitusi, Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019

Jelang Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilres 2019, Tim Hukum BPN Persoalkan Jabatan Maruf Amin

"Ketika KPU telah melakukan verifikasi kemudian memutuskan seorang calon memenuhi syarat, harusnya pihak lawan mengajukan keberatan itu langsung ke Bawaslu kalau tak puas dengan putusan itu. Bisa juga dibawa ke ranah PTUN," ujar Yusril Ihza Mahendra.

"Jadi, ranahnya administrasi calon itu adalah ranahnya Bawaslu dan PTUN, bukan ranah MK. MK tidak berwenang memeriksa hal tersebut. Kewenangan MK adalah memeriksa perselisihan hasil Pilpres, bukan memeriksa persyaratan administratif,"tambahnya.

Lagipula, status Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sama sekali tidak melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kalau sudah anak dan cucu perusahaan BUMN, ya bukan BUMN lagi namanya. Ya Menteri BUMN juga tidak lagi mengurusi anak cucu perusahaan BUMN. Itu sudah sepenuhnya swasta," tutur Yusril Ihza Mahendra.

Ia memberi gambaran bahwa pernyataan tersebut merupakan ringkasan dari argumentasi legal yang nantinya akan disampaikan di dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimohonkan oleh BPN Prabowo-Sandiaga.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mengataka pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh Maruf Amin.

Tim Hukum BPN mempersoalkan jabatan Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Maruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal itu menyatakan saat pendaftaran, bakal pasangan capres dan cawapres harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Menurut Bambang, nama Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank tersebut.

Kuasa hukum calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto bersama Denny Indrayana dan Iwan Satriawan mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/6/2019).
Kuasa hukum calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto bersama Denny Indrayana dan Iwan Satriawan mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Senin (10/6/2019). (Tribunnews/ Gita Irawan)

Tanggapan Maruf Amin

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Maruf Amin merespon soal permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang menyoal jabatannya di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Maruf Amin mengakui dirinya menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank tersebut. Namun, jabatan tersebut tidak mengartikan dirinya karyawan.

"Bukan! Itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan, iya DPS. DPS kan bukan karyawan," kata Maruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Maruf Amin.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Maruf Amin. (Tribun Kaltim / Cornel Dimas)

Jabatan Maruf Amin Disoal Kubu BPN, Begini Respon Yusril Ihza Mahendra dan KPU

Sidang di MK Diperkirakan Seru, Tim Hukum Jokowi-Maruf Dipimpin Yusril Ihza Konsultasi ke MK

Terkait permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Maruf Amin ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN).

"Karena ini sudah jadi ranah hukum, biar TKN saja yang jawab lah, enggak usah saya yang beri penjelasan," ucap Ma'ruf. "Ya sudah lewat TKN saja. Satu pintu saja kalau soal itu," ucap Maruf Amin. (*)

Subscribe official YouTube Channel

Baca juga:

TERPOPULER: Dulu Bos Tito Karnavian, Kini Jenderal Purn Sofyan Jacob Ditetapkan Tersangka Makar

SEJARAH HARI INI - 11 Juni 2010 Piala Dunia Pertama Kali Digelar di Benua Afrika

PARADE FOTO: 10 Potret Udara Banjir yang Melumpuhkan Kota Samarinda, Senin 10 Juni 2019

Dewi Perssik Masih Bungkam Setelah Ayahnya Tiada, Terungkap Hal yang Membuat Dirinya Sangat Hancur

Galaxy Note 10, Gebrakan Baru dari Samsung Bakal segera Hadir, Ini Kelebihannya!


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yusril: Mereka "Overconfident" MK Bisa Mendiskualifikasikan Paslon...", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/11/17150361/yusril-mereka-overconfident-mk-bisa-mendiskualifikasikan-paslon.
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Diamanty Meiliana
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved