Masa Jabatan Gubernur dan Empat Bupati di Kaltara Hasil Pilkada 2020, tak Sampai 5 Tahun, Kok Bisa?

Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota akan bergulir pada bulan September 2020

Masa Jabatan Gubernur dan Empat Bupati di Kaltara Hasil Pilkada 2020, tak Sampai 5 Tahun, Kok Bisa?
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Komisioner KPU Kaltara Divisi Teknis Penyelenggaraan Teguh Dwi Subagyo (kanan) dan Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Hariyadi Hamid berfoto bersama usai keluar dari Kantor Kesbangpol Kaltara di Jalan Bhayangkara, Selasa (11/6/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR - Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota akan bergulir pada bulan September 2020.

Tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara dan empat kabupaten di provinsi termuda tanah air ini.

Jadwal tersebut berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Selain pemilihan Gubernur Kalimantan Utara, empat daerah akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung.

Komisioner KPU Kalimantan Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan Teguh Dwi Subagyo menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui publik dalam Pilkada 2020.

Salah satu yang penting adalah masa jabatan Kepala Daerah yang tidak genap sampai 5 tahun seperti lazimnya.

"Perlu diketahui oleh masyarakat dan juga oleh bakal calon, bahwa masa jabatan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020, masa jabatannya hanya sampai tahun 2024," kata Teguh kepada Tribunkaltim.co, Selasa (11/6/2019).

Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

"Ini karena tahun 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara serentak nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia, tepatnya di bulan November.

Bahkan kalau hasil Pilkada 2020, kemudian paslon terpilih dilantik tahun 2021, maka masa jabatannya hanya mendekati 4 tahun," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: samir paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved