Pilpres 2019

Status Maruf Amin di Bank Syariah, Refly Harun Tulis Jika Benar Bisa Didiskualifikasi, Pemilu Ulang

Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Status Maruf Amin di Bank Syariah, Refly Harun Tulis Jika Benar Bisa Didiskualifikasi, Pemilu Ulang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kubu Prabowo-Sandi belum lama ini melontarkan pernyataan mengenai Maruf Amin menjabat di Bank Syariah yang semestinya didiskualifikasi kepesertaannya sebagai calon wakil di Pilpres 2019

Menanggapi hal itu, Pakar hukum tata negara, Refly Harun memberikan pendapatnya terkait Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Maruf Amin yang disebut oleh kuasa hukum Calon Presiden nomor 02 Prabowo-Sandi, melanggar undang-undang.

Ketua Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Menurut Bambang, Maruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Bambang melanjutkan, nama Maruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Selain itu, lanjut Bambang, Maruf Amin juga belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

"Di kolom D-nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN, ternyata beliau tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga," ucap Bambang.

Berkaitan hal itu, Refly Harun berpendapat jika hal itu benar, Maruf Amin bisa didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemilu ulang. 

Namun, tentunya tim kuasa hukum Prabowo harus bisa membuktikan bahwa dugaan pelanggaran itu benar adanya. 

Halaman
123
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved