Pilpres 2019

TERPOPULER - Maruf Amin Jabat di 2 Bank Syariah, Tim Prabowo-Sandi Sebut Dia Didiskualifikasi Saja

Tim hukum Prabowo-Sandi mengenai pasangan Jokowi-Maruf, Cawapres Maruf Amin yang dianggap patut didiskualifikasi kepersertaannya Pemilu 2019.

TERPOPULER - Maruf Amin Jabat di 2 Bank Syariah, Tim Prabowo-Sandi Sebut Dia Didiskualifikasi Saja
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Tim hukum Prabowo-Sandi ialah mengenai pasangan Jokowi-Maruf, Cawapres Maruf Amin yang dianggap patut didiskualifikasi kepersertaannya Pemilu 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Sejauh ini tim Prabowo-Sandi sebagai peserta Pemilu 2019 dalam capres cawapres melakukan gugatan ke Mahakamah Konstitusi. 

Hal ini dilakukan tim Prabowo-Sandi dalam upaya belum menerima hasil pengumuman Pilpres Pemilu 2019 dianggap ada kecurangan di Pemilu 2019.

Satu hal yang sampaikan tim hukum Prabowo-Sandi ialah mengenai pasangan Jokowi-Maruf yakni Cawapres Maruf Amin yang dianggap patut didiskualifikasi kepersertaannya dalam Pemilu 2019

Kali ini tim Prabowo-Sandi perlu melihat keberadaan Maruf Amin yang dianggap telah langgar aturan tidak pas untuk jadi peserta Pemilu 2019 karena masih menjabat pada sebuah perbankan. 

Melalui Bambang Widjojanto, menilai pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf dapat didiskualifikasi karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019 (UU Pemilu).

Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo-Sandi itu mengatakan, argumen tersebut ditambahkan saat perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," ujar Bambang saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu 2019.

Namun menurut Bambang, nama Maruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

"Seseorang yang menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat BUMN," kata dia.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved