Disdik Imbau Calon Peserta Didik Perhatikan Jadwal Pendaftaran

Kita tidak ingin ada anak orang miskin rumahnya dekat sekolah tetapi tidak sekolah. Saatnya sekarang penuntasan 12 tahun belajar

Disdik Imbau Calon Peserta Didik Perhatikan Jadwal Pendaftaran
Tribunkaltim.co, M Arfan
Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono menjelaskan aturan PPDB 2019 dalam 'Respons Kaltara', Rabu (12/6/2019) di Kedai 99 Tanjung Selor. 

TRIBUNKALTIM.CO,  TANJUNG SELOR - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di satuan pendidikan menengah SMA/SMK di Kalimantan Utara sebentar lagi bergulir.

Satuan pendidikan tersebut sesuai arahan Dinas Pendidikan Kalimantan Utara, akan membuka pendaftaran mulai tanggal 24-29 Juni 2019.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara Sigit Muryono mengemukakan, berdasarkan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA, dan SMK, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur.

Untuk SMA, ada tiga jalur pendaftaran. Pertama, Jalur Zonasi dengan kuota minimal 90 persen. Kedua, Jalur Prestasi dengan kuota maksimal 5 persen.

Ketiga, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali juga dengan kuota maksimal 5 persen.

Kuota Jalur Zonasi sebanyak 90 persen termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah menyelenggarakan layanan inklusif.

Domisili calon peserta didik Jalur Zonasi, berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

"Kita tidak ingin ada anak orang miskin rumahnya dekat sekolah tetapi tidak sekolah. Prinsip belajar 9 tahun sudah lewat. Saatnya sekarang penuntasan 12 tahun belajar. Oleh karena itu dibuat zonasi," ujar Sigit dalam 'Respons Kaltara' Rabu (12/6/2019) di Kedai 99 Tanjung Selor.

Sigit mengatakan, peserta didik baru yang mendaftar Jalur Zonasi notabene berasal dari keluarga kurang mampu, harus membuktikan dengan bukti keikutsertaan yang bersangkutan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah dan pemerintah daerah, seperti Kartu Indonesia Pindar, Kartu Indonesia Seat )KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jadi tidak lagi memakai Surat Keterangan Tidak Mampu," ujarnya.

"Kalau jalur zonasi juga, minimal sudah terdaftar di zonasi itu dibuktikan dengan KK dan KTP orangtuanya tertangal 24 Desember 2018," tambahnya.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved