Pemkab Kukar Siapkan Dana Tanggap Darurat Rp 5 M untuk Penanganan Banjir dan Longsor

Pemkab Kukar menyiapkan dana tanggap darurat Rp 5 miliar untuk penanganan banjir dan longsor di wilayah Kukar dan sekitarnya.

Pemkab Kukar Siapkan Dana Tanggap Darurat Rp 5 M untuk Penanganan Banjir dan Longsor
HUMASKAB KUKAR
Bupaati Edi Damansyah meninjau korban banjir di Perumahan Tambak, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (9/6/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO,  TENGGARONG - Pemkab Kukar sudah menyiapkan dana tanggap darurat senilai Rp 5 miliar selama setahun ini, termasuk penanganan banjir dan longsor yang baru saja terjadi di beberapa wilayah Tenggarong dan sekitarnya. Kekurangan dana dari kabupaten bisa disokong oleh pihak Pemprov atau pemerintah pusat.

“Biaya tanggap darurat Rp 5 miliar ini harus riil sesuai kebutuhan di lapangan. Kekurangan dana dari kabupaten, maka provinsi juga perlu dilibatkan dalam hal pembiayaan. Jika kabupaten dan provinsi tak punya biaya, maka pemerintah pusat memberikan bantuan,” kata Asep Supriyatna, Kasi Evakuasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) usai menghadiri rapat tim posko penanganan dan penanggulan bencana di Kantor BPBD Kukar, Rabu (12/6/2019).

Asep mengaku ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada Pemkab Kukar dalam hal penangangan darurat banjir dan longsor yang terjadi. “Bupati Kukar sudah menetapkan status tanggap darurat selama 3 hari yang berakhir hari ini dan dilanjutkan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana melalui pembentukan posko yang tadi sudah dilaksanakan penyusunan operasi harian,” tuturnya.

Dua Tahun Pengerjaan, Jembatan Keliran 1 Kenohan Kukar Belum Juga Rampung

PB Ajak Masyarakat Kukar Lindungi Lahannya Dari Kemitraan Inti-Plasma dengan Perusahaan Sawit

Ia mengatakan, semua informasi kegiatan penanganan darurat harus satu pintu melalui media center di pos komando penanganan darurat. Ia mengatakan, kondisi banjir di wilayah Tenggarong sudah surut.

“Saat ini yang diperlukan alat pembersihan material banjir dan longsor, drainase yang buruk juga perlu diperhatikan,” ujar Asep. Ia juga mengimbau Pemkab Kukar melakukan sosialisasi dalam hal pembangunan rumah warga agar memperhatikan dari sisi kesiapsiagaan bencana. “Jangan mendirikan bangunan atau ruma di lereng tebing karena rentan terjadi longsor,” ucapnya.(*)

Masyarakat Kukar Terus Dorong Disahkannya Perbup tentang Masyarakat Hukum Adat

Kapolres Kukar Kumpulkan Agen Wisata dan Umrah Sarankan Warga untuk Mencoblos saat Pemilu

Penulis: Rahmad Taufik
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved