Sengketa Pilpres 2019

Sudah Diregistrasi MK, Soal Link Berita yang Jadi Alat Bukti BPN, KPU Siap Jawab dengan Hal Serupa

Soal link berita yang jadi alat bukti BPN turut mendapat respon dari Komisi Pemeilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Sudah Diregistrasi MK, Soal Link Berita yang Jadi Alat Bukti BPN, KPU Siap Jawab dengan Hal Serupa
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Sudah Diregistrasi MK, Soal Link Berita yang Jadi Alat Bukti BPN, KPU Siap Jawab dengan Hal Serupa. 

TRIBUNKALTIM.CO -Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyertakan salinan pemberitaan media online sebagai bukti dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

BPN mengklaim Link Berita itu menjadi alat bukti bukti terjadinya kecurangan pemilu terstruktur, sistematis dan masif selama Pemilu 2019.

Soal link berita yang jadi alat bukti BPN turut mendapat respon dari Komisi Pemeilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

KPU menyatakan siap menjawab laporan dugaan sengketa hasil Pemilu yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai permohonan.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari mencontohkan, terkait permohonan keberatan BPN bersumber dari alat bukti Link Berita media daring, semisal pada kasus 17,5 juta DPT yang disebut tak pernah ditelusuri atau disampaikan KPU.

Hasyim mengatakan KPU RI akan menjawab tuduhan tersebut juga lewat link berita.

"Alat bukti nanti tergantung permohonannya apa, jadi misal ada permohonan menyatakan bahwa angkat 17,5 juta pemilih itu tidak pernah ditelusuri dan disampaikan pada BPN 02, ya nanti kita carikan link beritanya," kata Hasyim di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019), dikutip dari Tribunnews.com.

Link Berita jawaban yang dimaksud Hasyim yaitu menyangkut berita penjelasan bahwa KPU sudah menjawab tuduhan tersebut secara lengkap dan jelas.

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Yusril Blak-blakan Sebut Tim Hukum BPN Overconfident

Jelang Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilres 2019, Tim Hukum BPN Persoalkan Jabatan Maruf Amin

Baik itu duduk perkaranya, hingga kepada siapa mereka menyampaikan.

"Bahwa itu sudah ditelusuri, sudah diterima sendiri oleh siapa, nah kalau link berita, ya kita kirim Link Berita," terangnya.

Lebih lanjut dia menyebut bahwa alat bukti yang dipersiapkan KPU akan menyesuaikan dengan permohonan Penggugat.

"Tergantung dari apa yang dimohonkan, kan KPU jawab sesuai apa yang digugat saja, sesuai konteksnya yang digugat itu," ucap Hasyim.

Permohonan BPN Sudah Diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah meregistrasi atau mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terhadap permohonan yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Permohonan disampaikan Prabowo-Sandi melalui kuasa kepada tim kuasa hukum di bawah pimpinan Bambang Widjojanto.

Upaya pencatatan perkara itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2019).

"Registrasi perkara ditandai dengan terbitkannya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK,-red) dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 bertanggal 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani secara digital oleh Panitera MK, Muhidin," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, dalam keterangannya, Rabu (12/6/2019).

Ilustrasi Gedung MK: Anggota Brimob bersenjata lengkap menjaga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi gangguan saat sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Rabu (6/8/2014). Polri mengerahkan sekitar 22.000 personelnya yang tersebar di beberapa pos pengamanan, termasuk untuk mengamankan sidang gugatan hasil Pilpres 2014 tersebut.
Ilustrasi Gedung MK: Anggota Brimob bersenjata lengkap menjaga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi gangguan saat sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Rabu (6/8/2014). Polri mengerahkan sekitar 22.000 personelnya yang tersebar di beberapa pos pengamanan, termasuk untuk mengamankan sidang gugatan hasil Pilpres 2014 tersebut. ((TRIBUNNEWS/HERUDIN))

Balas Pernyataan Tim BPN soal Rezim Korup, Begini Penjelasan Pimpinan KPK

KPU Tunggu Keputusan MK untuk Jawab Perbaikan Gugatan Prabowo-Sandi

Fajar Laksono juga menjelaskan, berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling lama tiga hari setelah permohonan pemohon dicatat dan BRPK.

"Dengan demikian sesuai dengan PMK Nomor 2/2019, sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan akan digelar pada Jumat 14 Juni 2019 mulai ukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK. Adaun agenda sidang pemeriksaan pendahuluan ialah mendengarkan permohonan pemohon," kata Fajar Laksono.

Sejalan dengan PMK 2/2019 pada Selasa kemarin, menurut Fajar, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan salinan permohonan pemohon yang telah diregistrasi tersebut kepada pihak termohon, yaitu KPU, pihak terkait, yaitu pasangan capres-cawapresn serta Bawaslu.

"Berdasarkan PMK 4/2019, paling lama dua hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan, termohon dan Bawaslu mengajukan jawaban termohon," ucapnya.

Sementara, pihak terkait dapat mengajukan keterangan pihak terkait paling lama satu hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu," katanya. (*)

Subscribe official YouTube Channel

Baca Juga

BREAKING NEWS: Warga Kota Balikpapan Tewas di Jalan, Motornya Ditendang Lalu Dipukul Pakai Besi

Furry Setya 'Mas Pur' Buka Suara Setelah Nikahi Dwinda Ratna, 'Mending Kelaparan daripada Kehujanan'

Perbincangan Irfansyah dan Kivlan Zen di Mobil, Jamin Istri dan Anak Bila Membunuh Yunarto Wijaya

TERPOPULER - Lolos Dari Aksi Pemerkosaan, Korbannya Nekat Gigit Lidah Hingga Kemaluan Pelaku

TERPOPULER Ifan Seventeen & Citra Monica Divisum atas Laporan Dugaan Perzinaan, Bagaimana Hasilnya?



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU: Kalau BPN Pakai Link Berita, Kita Jawab Lewat Link Berita Juga, http://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/06/12/kpu-kalau-bpn-pakai-link-berita-kita-jawab-lewat-link-berita-juga?_ga=2.121481480.1880946628.1560153504-1789031535.1555261934.
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved