Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta, Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM

Meski begitu, dirinya mengakui kelemahan kasus ini ditangani oleh internal Polri akan menimbulkan anggapan protektif.

Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta, Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM
(ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO)
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) disaksikan Menko Polhukam Wiranto (kiri) dan Kepala KSP Moeldoko (kanan) menunjukkan barang bukti senjata api saat menyampaikan konferensi pers perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi desakan pembentukan tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.

Menurut Tito, sejauh ini Polri sudah mempercayakan penanganan kasus ini kepada pejabat tinggi Polri, yakni Irwasum untuk mengusut kasus tersebut.

"Tim yang sudah ada sekarang dari investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," ujar Tito di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Meski begitu, dirinya mengakui kelemahan kasus ini ditangani oleh internal Polri akan menimbulkan anggapan protektif.

Sehingga pihaknya menggandeng Komnas HAM, agar penahanan kasus ini transparan dan independen.

"Namun mungkin kelemahannya dianggap protektif. Oleh karena itu, kami membuka komunikasi dengan Komnas HAM juga silahkan untuk melakukan (investigasi)," tutur Tito.

Menurut Tito, Komnas HAM merupakan lembaga yang resmi yang dapat menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM dalam kerusuhan 22 Mei.

Baginya tim pencari fakta tidak dibutuhkan karena memiliki keterbatasan dalam melakukan investigasi.

"Untuk apa ada TGPF kalau seandainya kalau Komnas HAM adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh undang-undang dan bukan posisinya di bawah presiden, apalagi di bawah Polri," ucap Tito.

"Kita percayakan kepada Komnas HAM dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tp insider lebih mudah menembus. Membuka ruang kpd outsider yang merupakan otoritas resmi," pungkas Tito.

Halaman
1234
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved