Kemungkinan Ditunjuk Plt Gubernur Kaltara saat Pilkada Serentak 2020, Ini Alasannya

peluang adanya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa saja terjadi bila mereka kembali menjadi calon kepala daerah.

Kemungkinan Ditunjuk Plt Gubernur Kaltara  saat Pilkada Serentak 2020, Ini Alasannya
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN
Calon gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Jusuf SK mencabut nomor urut pengundian peserta Pilkada Kaltara, Selasa (25/8/2015) silam. Kaltara akan kembali menggelar pilkada serentak dan tahapan akan dimulai pada September 2019 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR – Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara akan berakhir pada 12 Februari 2021 mendatang.

Untuk mengisi periode selanjutnya, aturan perundang-undangan mengamanatkan dilaksanakan  pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September 2020.

Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Utara Basiran menjelaskan, jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2020 kemungkinan besar akan dimulai  pada bulan September 2019, sebagaimana informasi awal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara.

Basiran mengatakan, peluang adanya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa saja terjadi. Dengan catatan, Gubernur dan Wakil Gubernur incumbent, kembali menjadi calon kepala daerah.

“Jika incumbent dua-duanya maju menjadi calon kepala daerah, keduanya hanya cuti pada saat pelaksanaan kampanye. Aturannya begitu. Artinya bakal ada kekosongan jabatan,” ujar Basiran, Kamis (13/6/2019) kepada Tribunkaltim.co.

Pada saat kekosongan jabatan di masa kampanye itulah sebut Basiran, akan diangkat seorang Plt Kepala Daerah. Pengangkatan Plt Kepala Daerah harus berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Akan tetapi kewenangan dan waktunya tidak sama dengan Pj (Penjabat). Selesai masa kampanye selesai juga masa tugas. Contoh Jawa Tengah kemarin ditunjuk Plt adalah Dirjen Bina Keuangan Kemendagri,” ujarnya.

Situasi yang sama juga berlaku bagi empat kabuaten/kota di Kalimantan Utara yang kepala daerahnya ikut maju dalam Pilkada Serentak 2020 nanti, yakni Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Tana Tidung.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: samir paturusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved