Honkun Otoh, Ketukan Palunya yang Keras hingga Vonisnya Bikin Ciut Nyali, Ketua Baru PN Samarinda

Masalah lainnya yang akan dia benahi yakni jam persidangan yang molor dan penguatan pelayanan berbasiskan teknologi.

Honkun Otoh, Ketukan Palunya yang Keras hingga Vonisnya Bikin Ciut Nyali, Ketua Baru PN Samarinda
Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo
Honkun Otoh dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi dan Perselisihan Hubungan Industrial Kota Samarinda, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO,  SAMARINDA - Honkun Otoh dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi dan Perselisihan Hubungan Industrial Kota Samarinda, Jumat (14/6/2019). Di tengah sejumlah keterbatasan, ia berjanji meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan.

Salah satu keluhan yang sampai ke telinganya adalah lambannya memperoleh salinan putusan pengadilan.

Padahal di aturan sudah diatur, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan.

Mulanya, ujar Honkun Otoh yang menjadi hakim sejak 1996 ini, ada perbedaan pemberian salinan putusan perkara perdata dan pidana.

Pada putusan perkara perdata, salinan putusan diberikan berdasarkan permintaan pihak yang meminta.

Honkun Otoh Ketua PN/Tipikordan PHI Kota Samarinda
Honkun Otoh Ketua PN/Tipikordan PHI Kota Samarinda (Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo)

Sementara, salinan perkara pidana, terkecuali kepada terdakwa, salinan harus segera dikirimkan ke penyidik dan penuntut umum setelah putusan dibacakan.

Hanya saja, Honkun Otoh akui, jumlah sumberdaya manusia dan perkara yang masuk tak berbanding lurus. Jumlah perkara yang ditangani pengadilan yang terletak Jalan M.Yamin ini, mencapai ribuan per tahun, didominasi perkara narkoba untuk pidana umum.

"Ibarat satu perkara baru kita putus, ada 10 perkara masuk," ujar Honkun Otoh yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua di pengadilan yang sama ini.

Sementara, tenaga hakim hanya 26 dan panitera pengganti hanya 11. Idealnya, panitera pengganti harus lebih banyak ketimbang hakim. Ini, belum ditambah harus memfasilitasi pengadilan tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial se-Kaltim dan Kaltara.

"Kita sudah ajukan ke pusat (penambahan personel), tapi belum dikabulkan pusat," kata Honkun Otoh yang ramah pada siapa saja, termasuk wartawan ini.

Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved