Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Keluhkan Tuntutan Baru Kubu Prabowo-Sandi, Ade Irfan: Itu Keluar Konteks!

TRIBUNKALTIM.CO - Kuasa Hukum Kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menanggapi perubahan petitum atau permohonan tuntutan dalam gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dikutip dari siaran YouTube Metrotv, Jumat (14/6/2019), hal itu diungkapkan Ade seusai sidang perdana sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Ade mulanya mengatakan saat itu, Majelis Hakim MK mempersilakan tim hukum 02 membacakan petitum lama 02, yakni yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2019 lalu.

"Hakim ketua majelis itu menyampaikan mempersilakan kuasa hukum pemohon untuk membacakan pemohonanya yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang masuk tanggal 24 Mei, itu jelas kita dengar bersama-sama," ujar Ade.

"Kuasa hukum pemohon melalui 3 juru bicaranya, setelah kami mengamati, ternyata seluruh pembacaan itu keluar dari konteks permohonan pemohon yang disampaikan dalam 24 Mei tersebut," ungkapnya.

"Malah kebanyakan memang hampir semuanya itu yang diajukan pada 10 Juni."

Menurutnya apa yang dilakukan kubu 02 menyalahi aturan lantaran dalam mengajukan sengketa Pilpres ke MK tidak boleh adanya revisi.

"Kami dari pihak terkait mengacu pada peraturan yang ada, MK dan UU Pemilu, jelas di situ dalam sengketa pilpres 2019, pemohon dalam mengajukan sengketa Pilpres ke MK tidak mengenal adanya perbaikan atau revisi. Yang ada Pilegnya."

Ia juga mengeluhkan, karena keterangan yang telah dipersiapkan timnya, telah mengacu pada petitum lama.

"Itu menjadi perdebatan kami, justru itu menjadi perdebatan juga karena apa yang kita masukkan apapun itu pihak terkait atau termohon, dari jawaban atau keterangan kami, kami mengacu pada permohonan yang 24 Mei," ujarnya.