Pilpres 2019

Gugatannya Disebut Bukan Ranah MK, Kuasa Hukum 02 Balik Lontarkan Deret Pertanyaan pada Presenter

Andre Rosiade berujar akan ada kejutan yang dihadirkan tim hukum 02 dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatannya Disebut Bukan Ranah MK, Kuasa Hukum 02 Balik Lontarkan Deret Pertanyaan pada Presenter
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) bersama Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. 

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, menjawab seruan pembawa acara tvOne yang menyebut bahwa sejumlah gugatan tim 02 dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 bukan termasuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut tampak dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi, seperti yang dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Talk Show tvOne, Minggu (16/6/2019).

Awalnya, pembawa acara tvOne menilai bahwa sejumlah gugatan kualitatif yang disampaikan tim hukum 02 dalam sidang MK sudah pernah diproses sebelumnya.

"Kalau melihat, gugatan ini sebelumnya sudah pernah diproses. Kemudian ini juga gugatannya, dalam arti, ada beberapa hal yang ternyata bukan ranah MK," kata pembawa acara tersebut.

Menanggapi itu, Nasrullah langsung bertanya balik pada sang pembawa acara.

"Saya jawab, kata siapa yang bukan ranah MK?" kata Nasrullah.

"Pertanyaan saya adalah, MK punya tanggung jawab nggak buat mengawal konstitusi? Jelas (punya)," tegas dia.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah memaparkan kekhawatirannya atas beredar kabar bahwa nantinya pihak yang berperkara di sidang sengketa hasil Pilpres 2019 hanya boleh menghadirkan 2 orang ahli dan 15 saksi untuk membuktikan gugatannya.
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah memaparkan kekhawatirannya atas beredar kabar bahwa nantinya pihak yang berperkara di sidang sengketa hasil Pilpres 2019 hanya boleh menghadirkan 2 orang ahli dan 15 saksi untuk membuktikan gugatannya. (Capture Youtube Talk Show tvOne)

Nasrullah menyebutkan, dalam pasal 22 huruf E UUD 45, disebutkan bahwa proses pemilu harus berlangsung dengan azas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil)."

"Jujur dan adil konstitusi bukan? Benar nggak kalau itu konstitusi?" lanjutnya.

Mendapat cecaran pertanyaan, pembawa acara lantas menyebutkan bahwa pemilu tidak jurdil itu masih berdasarkan versi pemohon, yang dalam hal ini adalah kubu Prabowo-Sandi.

Halaman
1234
Editor: Kholish Chered
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved