Berita Pemkab Kutai Barat

Hibahkan Piutang Rp 600 Juta, Bupati Kubar dan Mahulu Tandatangani Perjanjian

Hasilnya piutang yang akan dihibahkan sebesar Rp 600 juta lebih yang kemudian sisanya menjadi tanggungan Kutai Barat untuk proses penghapusan.

Hibahkan Piutang Rp 600 Juta, Bupati Kubar dan Mahulu Tandatangani Perjanjian
HUMASKAB KUBAR
Bupati Kutai Barat FX Yapan dan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menandatangani nota perjanjian hibah di Sendawar, Kutai Barat, Senin (17/6/2019). 

SENDAWAR - Bupati Kutai Barat FX Yapan SH bersama Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh SH menandatangani perjanjian hibah antara Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Mahakam Ulu tentang Hibah Aset Berupa Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan di ruang Koordinasi Kantor Bupati Kubar lantai III, Senin (17/6/2019).

Bupati Kubar FX Yapan SH Temenggung Singa Praja dalam sambutannya menuturkan, penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah aset pajak dan retribusi daerah dari Pemkab Kutai Barat ke Pemkab Mahakam Ulu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kita bersama untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak dan koordinasi serta kerjasama yang baik antara kedua pemkab.

Turut hadir Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten Mahulu, Asisten II Kubar, Kepala BKAD Mahulu, Kepala Bappenda Kubar dan Mahulu, serta pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Kubar dan Mahulu.

Bupati memaparkan, agenda penandatanganan kerjasama diawali dengan adanya Surat Bupati Kutai Barat pada 20 Mei 2016 Nomor 188.55/619/HK-TU.P/V/2016 yang merupakan tindaklanjut dari rekomendasi BPK RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4.B/LHP/XIX.SMD/V/2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015.

Melalui verifikasi yang dilakukan terkait data piutang yang berada di wilayah Mahakam Ulu (bukan hak Pemkab Kutai Barat) yang masih tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat (saat ini menjadi Badan Pendapatan Daerah) dengan nominal Rp 1,3 miliar.

Selanjutnya menindaklanjuti hal ini dibentuklah Tim Inventarisasi Aset Daerah yang ditugaskan melaksanakan tahapan penyelesaian hibah piutang yang mana selama kurun waktu empat tahun berjalan.

Diawali rekomendasi BPK RI pada 2016 kemudian kesepakatan bersama akhir 2017 yang sampai hari ini ditandatangani berita acara kesepakatan hibah aset piutang pajak dan retribusi daerah melalui identifikasi dan verifikasi di lapangan.

Hasilnya piutang yang akan dihibahkan sebesar Rp 600 juta lebih yang kemudian sisanya menjadi tanggungan Kutai Barat untuk proses penghapusan.

Selanjutnya setelah ditandatanganinya berita acara maka tindaklanjut tahapannya ke depan dapat segera terealisasi termasuk dalam pembayaran tersebut. Sebab segala sesuatu yang menjadi rekomendasi BPK RI harus segera ditindaklanjuti karena sangat mempengaruhi perolehan Opini BPK yang kita sama-sama harapkan mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang murni tanpa catatan.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada Tim Inventarisasi Aset dan juga dinas atau badan terkait agar terus mengawal dengan baik proses ini hingga pada tahapan pembayaran.

"Saya harap kita sepaham bahwa kerjasama dan kerja keras yang telah kita mulai ini harus dapat berjalan sesuai rencana," ujarnya.

Begitu juga kepada Pemkab Mahakam Ulu dan jajarannya diucapkan terima kasih, kiranya jalinan sinergitas yang baik ini dapat terus dibina dan ditingkatkan. Ke depannya bersama-sama dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh SH menuturkan, Mahulu sebagai kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induk yakni Kubar, dan pemisahan administratif telah resmi dilakukan sesuai UU nomor 2 tahun 2013.

Oleh sebab itu hubungan dan komunikasi yang baik antara Kubar dan Mahulu perlu kita bina hingga terpenuhi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dalam penetapan piutang pajak. (hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved