Isu Polri Bakal di Bawah Kementerian, Mantan Kapolda Kaltim Ini Usul Kalau Mau Buat Kementerian Baru

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Isu Polri yang digadang bakal dibawahi langsung Kementerian, direspon berbagai pihak.

Salah satunya Inspektur Jenderal purnawirawan Safaruddin, yang juga sebagai mantan Kapolda Kaltim, Selasa (18/6/2019). 

Isu tersebut menguap di pusat usai Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berusaha membandingkan TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Dan contoh kasus di negara lain, di mana Polri juga di bawah Kementerian.

Menurut Safaruddin, Polri yang selama ini di bawah presiden langsung sudah on the track (jalan yang benar) menjaga stabilitas keamanan.

Kecepatan dalam penindakan kasus kejahatan bisa dinilai publik. Yang paling hangat bisa dilihat dari pengungkapan dalang kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu.

"Saya kira bagus, sudah di bawah presiden. Kondisi keamanan stabil, apa segala macam," ujarnya.

Bisa bertindak lebih cepat segala macam.

"Dalam posisi saya saat ini, saya kira tak perlu lagi di bawah Kementerian," kata Safaruddin kepada Tribunkaltim.co yang tengah bersiap duduk di kursi legislatif Komisi III DPR RI dapil Kalimantan Timur.

Bagaimana akselerasi Polri pasca reformasi dapat menjaga stabilitas keamanan negara, dalam hal ini menjaga ketertiban umum secara makro.

Lebih lanjut, pemisahan TNI dan Polri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang dengan jelas menempatkan Polri di bawah presiden.

"Sekarang polisi masuk di peradilan umum. polisi sudah sangat terbuka dan transparan, mereformasi dirinya. Sekarang sudah kita rasakan, situasi kamtibmas sekarang cukup bagus," ujarnya.

Jenderal purnawiran polisi bintang 2 ini menyebut, paling mentok bila memang nantinya Polri tak lagi langsung di bawah presiden.

Safaruddin menyebut, harus ada Kementerian baru lagi yang dibentuk pemerintah.

Kaitannya dalam hal menjaga keamanan negara, bukan pertahanan negara, sebab beda poksi (pokok fungsi) menurutnya.