Pilpres 2019

Dukung Pembentukan TGPF Kerusuhan 21-22 Mei 2019, Menhan Tegaskan Bukan untuk Cari-cari Kesalahan

Menhan Ryamizard menegaskan TGPF dilakukan untuk mencari kebenaran dan tanpa ada keberpihakan ataupun mencari-cari kesalahan.

Dukung Pembentukan TGPF Kerusuhan 21-22 Mei 2019, Menhan Tegaskan Bukan untuk Cari-cari Kesalahan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menhan Ryamizard Ryacudu: Lambat atau Cepat, Polisi Nanti akan di Bawah Kementerian 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan 21-22 Mei 2019 di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun, Ryamizard mensyaratkan semua pihak di dalam TGPF harus netral.

"Untuk mencari kebenaran yang benar kita dukung, tapi untuk mencari benar yang tidak benar itu saya tidak dukung," kata Menhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Selain itu, Menhan Ryamizard menegaskan TGPF dilakukan untuk mencari kebenaran dan tanpa ada keberpihakan ataupun mencari-cari kesalahan.

"Mencari kebenaran itu penting, kita tahu ini ada yang salah, tapi kalau kita mencari kesalahan itu salah terus dong, ngerti maksud saya kan?" tegasnya.

Sikap Menhan yang mendukung pembentukan TGPF berlawanan dengan keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurut Tito, sejauh ini Polri sudah mempercayakan penanganan kasus ini kepada pejabat tinggi Polri yakni Irwasum untuk mengusut kasus tersebut.

Dalam pengusutan itu pula, Polri menggandeng sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai bahwa pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan 22 Mei, tidak diperlukan.

Sebelumnya usulan pembentukan TGPF dilontarkan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra, Fadli Zon karena adanya korban jiwa dalam kerusuhan di sekitar kantor Bawaslu tersebut.

Menurut Politikus PDIP itu, kepolisian sudah menjelaskan mengenai kerusuhan tersebut.

Bila kemudian kinerja kepolisian dinilai tidak baik dalam menangani kerusuhan, bisa ditanyakan kepada Kapolri melalui Komisi III DPR.

"Serahkan saja ke polisi, polisi kan sudah menjelaskan secara terang benderang melalui konpers tentang peristiwa itu, bukti-buktinya semua dijelaskan. Kalau polisi tidak benar, ini ada komisi 3 sebagai mitra kerja untuk awasi jelaskan yang wakili Parpol untuk menanyakan kepada Kapolri," katanya.
Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved