Gara-gara Google Maps hingga Desak Jokowi Copot Mendikbud, 7 Fakta Polemik Sistem Zonasi PPDB 2019
Ratusan wali murid yang tergabung dalam KOMPAK meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.
Hasilnya akan diumumkan 21 Juni 2019 mendatang.
5. Kata Federasi Serikat Guru tentang sistem Zonasi
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, menjelaskan, penerapan sistem zonasi pada penerimaan siswa saat ini sebenarnya bagus, karena dapat memeratakan akses pendidikan.
"Kami setuju untuk menghilangkan kasta di sekolah. Termasuk memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk bersekolah di sekolah yang dekat rumah mereka," kata Satriwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).
Meskipun hasil penerapan sistem zonasi ini belum dapat dievaluasi, lanjut Satriwan, penerapan sistem yang masih berjalan tiga tahun ini menuju keadilan pendidikan.
Sebab, setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama. "Tahun depan baru kita lihat (hasil penerapan sistem zonasi), karena zonasi pertama kali itu tahun 2017, berarti siswa lulus 2020. Jadi kita tidak bisa terburu-buru untuk memberikan evaluasi," ujar dia.
6. Sejumlah sekolah di Kendal kekurangan siswa
Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Parno, mengaku dari laporan panitia PPDB, hingga siang ini, masih ada belasan SMPN yang masih kekurangan siswa.
Sejumlah sekolah itu antara lain:
- SMPN 3 Patebon
- SMPN 4 Cepiring
- SMPN 2 Patebon
- SMPN 4 Pegandon
- SMPN 2 Pageruyung.
Namun begitu, pihaknya masih optimistis kalau kuota di masing-masing SMPN di Kendal terpenuhi.
