Berita Pemprov Kalimantan Utara

Pemprov Berharap BPN Segera Sertifikasi Lahan KBM Tanjung Selor yang Sudah Dibebaskan 

Salah satu bahasan terpenting adalah soal lahan. Inpres No. 9/2018 mulai berlaku sejak 31 Oktober 2018, atau sudah 8 bulan berjalan hingga saat ini

TRIBUN KALTIM/ Muhammad Arfan
Masterplan KBM Tanjung Selor yang disusun Pemprov Kaltara, sebelum tahap review oleh BPIW Kementerian PUPR terpajang di Kantor Gubernur Kaltara. 

JAKARTA - Pada rapat evaluasi pelaksanaan rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di Century Park Hotel, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Salah satu bahasan terpenting adalah soal lahan. Inpres No. 9/2018 sendiri, mulai berlaku sejak 31 Oktober 2018, atau sudah 8 bulan berjalan hingga saat ini.

Terkait hal ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengakui telah menyampaikan komplain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Lahan yang sudah dibebaskan untuk KBM selama ini, diharapkan dapat segera disertifikasi oleh BPN. Mengingat, hak atas tanah tersebut berstatus hak pakai, maka penerbitan sertifikat atas tanah yang sudah dibebaskan, cukup BPN Kabupaten Bulungan," ucap Irianto.

Usulan Pemprov Kaltara tersebut, menyikapi laporan BPN pada rapat tersebut sekaitan dengan adanya tumpang tindih lahan dan double sertifikat pada lahan yang telah dibebaskan.

"Selain itu, untuk tindaklanjut lainnya dari Kementerian ATR/BPN, mereka menunggu revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Bulungan," jelas Gubernur.

Masih soal lahan, Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan (KLHK) berharap dipercepatnya proses penyusunan KLHS Provinsi Kaltara. Untuk hal ini, dijelaskan Gubernur, Pemprov Kaltara masih menunggu penyelesaian penyusunan KLHS Kabupaten Bulungan.

"KLHK juga menyarankan agar Pemprov Kaltara mempercepat alih status lahan APL menjadi milik Pemprov Kaltara guna kepentingan percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor," ungkap Irianto.

APL ini rata-rata merupakan desa tertinggal dan kawasan transmigrasi. Lahan tersebut juga kosong dan terlantar, namun banyak ditemukan telah disertifikasi oleh masyarakat.

"Lahan APL yang diusulkan untuk dialih statusnya seluas 250 hektare," urai Gubernur.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved