Takut Banyak Anak jadi Tak Sekolah, Kabupaten Ini Pilih Belum Berlakukan PPDB Online

Pihak Dinas Pendidikan setempat juga takut PPDB berbasis online tersebut justru menjadi penyebab orangtua tak menyekolahkan anaknya.

Ia pun meminta orangtua tidak resah dan khawatir berlebihan terhadap penerapan sistem baru ini, serta mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melanggar peraturan yang ditetapkan.

"Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Sebelumnya, PPDB sistem zonasi ini membuat siswa dan orangtua siswa di Kota Denpasar kebingungan hingga memunculkan keresahan orangtua siswa.

PPDB tingkat SMP pada hari pertama Senin (17/6/2019) pun menyebabkan antrean siswa hingga orangtua membeludak di seluruh SMP di Denpasar.

Sementara ratusan orangtua menggelar demo di Surabaya, Jawa Timur, memprotes sistem zonasi dalam PPDB SMA dan SMP ini, Rabu (19/6/2019).

Protes juga dilakukan para orangtua di provinisi lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Menanggapi aksi protes sistem zonasi PPDB, Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan atau perbedaan status sosial ekonomi.

Baca juga :

Informasi Simpang Siur, Dinas Pendidikan Berau Ralat Juknis PPDB Melalui Surat Edaran

PPDB 2019 Dibuka 1 Juli, Ini Alasan Alumnus SMP 1 Memilih SMA 1 Balikpapan

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved