Korban Tewas di Lubang Tambang, Pengamat Hukum : Mau Menunggu Korban Keberapa Agar Ada Tindakan

pemerintah diangap tidak serius menindaklanjuti kasus tersebut, karena jumlah korban yang terus bertambah.

Korban  Tewas di Lubang Tambang, Pengamat Hukum : Mau Menunggu Korban Keberapa Agar Ada Tindakan
Tribunkaltim.co/ Nevrianto Hardi Prasetyo
Lubang diduga bekas galian tambang batu bara tempat bocah meninggal tenggelam di jalan Saka kawasan RT 16 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Sabtu (23/6/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA -Tewasnya Ahmad Setiawan (10) di lubang bekas galian tambang batu bara menambah jumlah korban tewas menjadi 35 orang. Warga Jalan P Suryanata, Gang H Saka, RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu merupakan korban yang tewas beberapa hari lalu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menuturkan, dari kejadian yang kembali terulang tersebut, pemerintah diangap tidak serius menindaklanjuti kasus tersebut, karena jumlah korban yang terus bertambah.

"Pemerintah masih bergeming juga, seperti tak (berniat) melakukan apa-apa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, peristiwa hilangnya nyawa manusia di lubang tambang ini dijadikan guyonan. Itu seperti menghina rasa keadilan di tengah duka para korban," tutur Herdiansyah, Senin (24/6/2019).

Bertambahnya korban jiwa, pengamat hukum yang akarap disapa Caestro ini mengungkapkan, harus sampai menunggu korban yang keberapa agar tak ada lagi yang jatuh korban akibat lubang bekas tambang batu bara.

"Ini sudah korban yang ke-35, mau menunggu berapa korban lagi untuk bertindak? Mesti dipahami bahwa kejadian hilangnya nyawa manusia di lubang tambang yang terus berulang ini,

disebabkan oleh ketiadaan sanksi tegas dari pemerintah, dan enggannya aparat Kepolisian untuk memproses peristiwa pidananya," kata dia.

"Sudah berkali-kali, bahkan mulut kami sudah berbusa mengingatkan, agar kejadian serupa tidak terus berulang, maka penegakan hukum baik secara administratif maupun pidana, mesti serius dilakukan.

Itu yang paling tidak diharapkan sehingga mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagai pemegang IUP yang abai melakukan reklamasi lubang-lubang tambang yang dibuatnya," tegasnya  menambahkan.

Dia menyebutkan, bagi instansi pemegang IUP di wilayah konsesi tambang yang memakan korban jiwa itu, harus tegas menghentikan izin yang diberikan sebagai sanksi administrasi.

Sedangkan di wilayah pidana, ia meminta agar pihak Kepolisian dan pemerintah untuk dapat memperjuangkan rasa keadilan warganya.

Halaman
12
Penulis: Cahyo Wicaksono Putro
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved