Berita Pemkab Kutai Barat

Upaya Tingkatkan PAD, Fraksi PDIP Kubar Minta Gali Potensi Pajak dan Retribusi

Sidang paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama kantor DPRD Kutai Barat dipimpin Wakil Ketua I Paul Vius.

Upaya Tingkatkan PAD, Fraksi PDIP Kubar Minta Gali Potensi Pajak dan Retribusi
HUMASKAB KUBAR
Wakil Ketua I Paul Vius bersalaman usai memimpin sidang paripurna DPRD Kubar, Senin (24/6/2019). Sidang dihadiri Sekda Kubar Yacob Tullur dan unsur muspida lain. Dalam sidang tersebut, Fraksi PDIP meminta pemerintah melakukan penggalian potensi pajak dan retribusi secara optimal, agar pendapatan asli daerah 2019 dapat melampui target. 

SENDAWAR - Fraksi PDIP, Fraksi Amanat Gerakan Kebangsaan Berkarya, dan Fraksi Gabungan Demokrat Hanura Keadilan Sejahtrera setelah menganalisa Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 yang disampaikan dalam sidang Paripurna VIII Masa Sidang II.

Tiga fraksi memberikan apresiasi dan masukan kepada pemerintah dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II tahun 2019 DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Raperda pertanggungjawadan pelaksanaan APBD TA 2018.

Sidang paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama kantor DPRD dipimpin Wakil Ketua I Paul Vius.

Dalam sidang tersebut, Fraksi PDIP meminta pemerintah melakukan penggalian potensi pajak dan retribusi secara optimal, agar pendapatan asli daerah 2019 dapat melampui target.

Caranya, dengan mengoptimalkan SKPD yang berkompeten melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi sumber-sumber wajib pajak dan retribusi.

Turut hadir Sekretaris Kabupaten Yacob Tullur MM, perwakilan Kodim 0912, Polres Kubar, Danlanud, Kejaksaan dan Pengadilan di Sendawar, serta Kepala PD di lingkungan Pemkab Kubar, Senin (24/6/2019).

Selanjutnya PDIP juga mengingatkan kepada pemerintah agar dapat memperkecil angka SILPA walaupun SILPA pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan. Hal ini demi pengelolaan keuangan yang sesuai target.

Dalam kesempatan yang sama Fraksi Amanat Gerakan Kebangsaan Berkarya menuturkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dimana realisasi anggaran neraca laporan arus kas sudah sesuai laporan kinerja khususnya bidang pendapatan asli daerah sehingga Fraksi Amanat Gerakan Kebangsaan Berkarya tidak memberikan saran, kritik dan masukan kepada pemerintah.

Wakil Ketua I DPRD Kubar Paul Vius dan Sekda Kubar Yacob Tullur dalam sidang paripurna DPRD Kubar, Senin (24/6/2019).
Wakil Ketua I DPRD Kubar Paul Vius dan Sekda Kubar Yacob Tullur dalam sidang paripurna DPRD Kubar, Senin (24/6/2019). (HUMASKAB KUBAR)

Selanjutnya, Fraksi Gabungan Demokrat, Hanura Keadilan Sejahtrera (FG DHKS) menuturkan sesuai kentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan kepada DPRD, adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK.

Oleh sebab itu FG DHKS sangat mencermati, serta menaruh perhatian yang serius terhadap hal-hal esensial yang dipaparkan secara komprehensif dalam nota pengantar raperda laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018.

Selain itu FG DHKS memberikan apresiasi capaian Pemkab Kubar dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2018, yang oleh BPK RI diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya dengan opini WTP maka pemkab dipercaya untuk melaksanakan program-program dengan penggunaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah.

Begitu juga catatan/rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI diharapkan bisa menjadi perhatian untuk segera diperbaiki dan ditindak lanjuti. Apresiasi diberikan atas peran BPK RI yang terus mengupayakan fasilitas data kemudahan dalam penyediaan dan penyajian data bahan pemeriksaan yang diperlukan pada saat ini. (hms10)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved