550 Ha Lahan KBM Tanjung Selor sudah Dibebaskan, Dirancang Smart City dan Pusat Penggerak Ekonomi

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara atau di kawasan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor telah dibebaskan lahan seluas kurang lebih 550 hektare.

Adapun total lahan yang dibutuhkan mencapai 765 hektare. Artinya masih ada 215 hektare yang masih perlu dibebaskan.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna menjelaskan, lahan 550 hektare tersebut sudah siap dibangunkan sesuai peruntukannya. Baik untuk gedung perkantoran maupun bangunan dan infrastruktur pendukungnya.

"Seluas 550 hektare itu sudah pembayaran dan sudah bisa dikerjakan. Sisanya kita akan bebaskan lagi sampai akhir tahun 2019," kata Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna saat menjadi narasumber 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Rabu (26/6/2019).

Penggunaan lahan di pusat pemerintahan, selain untuk perkantoran Pemprov Kalimantan Utara dan instansi vertikal, termasuk akan digunakan untuk keperluan prasarana lain sebuah kota modern yang berkonsep smart city dan green building.

Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna menegaskan, sebanyak 12 Kementerian ditambah Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan sudah mengetahui tugas masing-masing yang diberi oleh Presiden beradasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

"Jadi kita tidak boleh berlama-lama. Kita sudah start dengan rencana aksi 12 kementerian itu dan dua kepala daerah sejak tanggal 27 Maret 2019.

Dan jangka waktu Inpres ini adalah 5 tahun. Jadi kita harus bergerak cepat menyelesaikan KBM Tanjung Selor," ujar Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.

Paling lambat awal tahun depan atau tahun 2020 sebut Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama sudah bisa dilaksanakan.

"Kemarin kami meninjau kesiapan Instalasi Pengolahan Air di sana, termasuk PLTU. Infrastruktur itu akan di-upgrade untuk mendukung kawasan KBM," sebut Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Suheriyatna.