Di Wilayah Ini, Gubernur Keluarkan Larangan PNS dan CPNS di Pemprov/Pemkab/Pemkot Gunakan LPG 3 Kg

Larangan itu tertulis dalam surat edaran tentang “Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg Tepat Sasaran” pada 13 Juni 2019.

Di Wilayah Ini, Gubernur Keluarkan Larangan PNS dan CPNS di Pemprov/Pemkab/Pemkot Gunakan LPG 3 Kg
TRIBUN KALTIM
ILUSTRASI - Warga membeli LPG 3 Kg saat operasi pasar. Pemkot bakal mengeluarkan tiga jurus untuk mencegah penggunaan LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh dilarang menggunakan elpiji tabung 3 kilogram (kg).

Larangan itu tertulis dalam surat edaran yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT tentang “Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg Tepat Sasaran” pada 13 Juni 2019.

Surat edaran itu ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan para Kepala Biro Setda Aceh dengan tembusan kepada Ketua DPRA, dan Marketing Branch Manager Aceh PT Pertamina (Persero).

“Gas elpiji itu disubsidi oleh pemerintah dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Semua PNS berpendapatan sudah di atas cukup, maka atas dasar itulah PNS tidak dibenarkan menggunakan gas elpiji 3 kilogram,” terang Rahmad.

Selain PNS, dalam surat edaran itu juga disebutkan larangan penggunaan elpiji 3 kg ditujukan kepada para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta.

Juga ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Aceh yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan dan tak memiliki surat keterangan tidak mampu dari gampong. “Mereka yang termasuk dalam kelompok ini juga dilarang menggunakan elpiji tabung 3 kilogram,” kata Rahmad Raden.

Pada bagian akhir surat edaran itu, Plt Gubernur Aceh meminta tanggung jawab bupati/wali kota untuk masing-masing memantau dan menyosialisasikan kepada bawahannya bahwa PNS tidak boleh menggunakan gas elpiji 3 kg.

“Apabila tidak mampu beli yang 12 kilogram, maka ada yang 5 kilogram. Pokoknya, tidak menggunakan elpiji subsidi karena itu betul-betul untuk orang yang tidak mampu,” ujarnya.

Di samping bupati/wali kota se-Aceh, seluruh SKPA dan SKPK juga diingatkan Plt Gubernur Aceh untuk ikut bertanggung jawab dalam mengontrol larangan penggunaan elpiji subsidi ini.

“Masing-masing saling mengingatkan, bagi yang melanggar akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Kalau ada PNS ketahuan menggunakan elpiji 3 kilogram ya malulah, apalagi sudah beredar surat edaran tersebut. Jangan sampai orang yang memiliki usaha kecil tidak kebagian gas elpiji itu, padahal diperuntukkan bagi mereka,” pungkas Rahmad Raden.

Halaman
1234
Editor: Doan Pardede
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved