Pilpres 2019

TERBARU, Soal Kewenangan, Begini Putusan Hakim MK Terkait Gugatan yang Prabowo-Sandi

Hakim Mahkamah Konstitusi mulai membacakan putusan sengketa Pilpres 2019. Pertama putusan soal kewenangan mengadili permohonan Prabowo-Sandi

TERBARU, Soal Kewenangan, Begini Putusan Hakim MK Terkait Gugatan yang Prabowo-Sandi
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (tengah) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Hari ini, Kamis (27/6/2019) majelis hakim akan membacakan putusannya dalam sidang putusan MK siang nanti pukul 12.30 WIB 

TRIBUNKALTIM.CO - Mahkamah Konstitusi mulai membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Pembacaan putusan tersebut dilakukan bergantian oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi.

Hakim menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Salah satu alasannya karena permohonan itu terkait hasil perhitungan pemilihan presiden.

"Karena permohonan soal pembatalan penetapan hasil pemilu, maka Mahkamah berwenang mengadili," ujar Hakim Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurut Aswanto, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang MK dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

mengatur bahwa MK diberikan kewenangan untuk mengadili hasil perhitungan pemungutan suara.

Dengan demikian, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait perselisihan hasil pemungutan suara.

Adapun, dalam permohonannya, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 21 Mei 2019, tentang penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Maka, Mahkamah Konstitusi menilai permohonan itu dapat dijadikan acuan bagi MK untuk mengadili. 

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). (Tribunnews/Jeprima)
Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved