Abdullah Hehamahua akan Mengadu ke Komnas HAM dan Lanjutkan Kasus Pilpres ke Peradilan Internasional

Abdullah Hehamahua, Koordinator lapangan Aksi Kawal MK mengatakan bakal melaporkan sistem IT KPU ke Peradilan Internasional

Abdullah Hehamahua akan Mengadu ke Komnas HAM dan Lanjutkan Kasus Pilpres ke Peradilan Internasional
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua ikut hadir dalam aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Dalam kesempatan itu, dirinya menyampaikan orasi seputar kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu serentak 2019. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi. 

Terkait dengan putusan sidang MK tersebut, Abdullah Hehamahua, Koordinator lapangan Aksi Kawal MK mengatakan bakal melaporkan sistem IT KPU ke Peradilan Internasional.

Peradilan Internasional dapat melakukan audit terhadap IT KPU yang dinilainya terdapat  kecurangan, demikian menurut Abdullah Hehamahua.

Kamis (27/6/2019), Abdullah Hehamahua di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, "Ya mereka bisa melakukan audit forensik terhadap IT di KPU bagaimana ada kecurangan."

Rencananya, hari ini, Jumat (28/6/2019) mantan penasihat KPK ini juga mengajak massa aksi untuk ikut menyambangi kantor Komnas HAM.

 

"Besok usai shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa kita akan datang ke Komnas HAM untuk melaporkan kasus KPPS yang meninggal," tutur Abdullah Hehamahua.

Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua hadir berunjuk rasa dalam sidang perdana gugatan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019)
Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua hadir berunjuk rasa dalam sidang perdana gugatan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019) (Fitri Wulandari/Tribunnews.com)

Dirinya mengatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam kematian 10 orang dalam kerusuhan 21-22 Mei. Abdullah menginginkan Komnas HAM mengusut kasus tersebut.

"Kita juga akan melaporkan kasus petugas KPPS yang meninggal, kita juga meminta Komnas HAM untuk memproses korban meninggal pada peristiwa 21-22 Mei sebagai bentuk pelanggaran HAM, apa lagi korbannya remaja," kata Abdullah Hehamahua.

Dalam orasinya di Jalan Medan Merdeka Barat, Abdullah Hehamahua mengatakan, "Kita ingin IT KPU diinvestigasi, agar keadilan bisa ditegakkan. Mudah-mudahan Oktober bukan dilantik.

Kalau sampai Oktober juga belum ada kemenangan. Masih ada waktu 5 tahun kita mengajukan capres-cawapres dari kita sendiri. Bikin partai sendiri."

Halaman
1234
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved