Berita Pemprov Kalimantan Utara

Ini 3 Faktor Penghambat Penyaluran DAK Fisik di Kaltara, Irianto Perintahkan OPD Segera Atasi

Tahun ini Kaltara terima DAK fisik Rp 162.163.178.000. Terdiri DAK reguler Rp 87 miliar, DAK penugasan Rp 72,2 miliar, dan sisanya DAK afirmasi

Ini 3 Faktor Penghambat Penyaluran DAK Fisik di Kaltara, Irianto Perintahkan OPD Segera Atasi
HUMASPROV KALTARA
Grafis Alokasi DAK 2019 yang Diterima Kaltara. 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie meminta agar sejumlah hambatan dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara dapat segera diselesaikan oleh pihak yang terkait.

Hambatan itu, seperti telatnya pelaksanaan kegiatan DAK fisik akibat penyesuaian rencana kegiatan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berbeda.

Lalu, kurangnya pemahaman alur penyusunan rencana kegiatan, kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Utamanya, dalam informasi rencana kegiatan dengan daftar kontrak.

Serta, kurangnya koordinasi antara pengelola kegiatan sehingga telat dalam proses penginputan data kontrak oleh OPD.

Diungkapkan Irianto, pada tahun ini alokasi DAK fisik bagi Kaltara, totalnya Rp 162.163.178.000. Itu terdiri dari, DAK reguler Rp 87.050.588.000, DAK penugasan Rp 72.297.029.000, dan DAK afirmasi Rp 2.815.561.000.

“Guna mengatasi hambatan penyaluran DAK fisik itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memenuhi mekanisme penyalurannya. Kan, ada 3 mekanisme penyalurannya, yaitu bertahap, sekaligus atau sebagian atau seluruhnya sekaligus,” jelas Gubernur.

Mekanisme penyaluran secara bertahap, ditempuh dalam 3 fase. Tahap I disalurkan 25 persen, tahap II 45 persen, dan tahap III 30 persen.

“Untuk tahap I, penyalurannya paling cepat Februari hingga Juli dengan penyampaian dokumen persyaratan selambatnya 22 Juli. Di tahap II, penyalurannya paling cepat April, dan selambatnya Oktober dengan pengajuan dokumen persyaratan selambatnya 21 Oktober.

Sementara pada tahap III, penyaluran paling cepat September, atau selambatnya Desember dengan pengajuan dokumen selambatnya 15 Desember,” urai Irianto.

Gubernur juga berharap agar setiap perubahan mekanisme penyaluran DAK fisik 2019 dipahami pihak terkait. Salah satunya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 121/PMK.07/2018, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved