Komitmen Bangun Perbatasan, Kaltara Masuk Nominasi IAI 2019, Irianto: Satu Tahapan Terlewati

Meski anggaran masih terbatas, itu tidak menyurutkan semangat bekerja untuk memberikan pengabdian oleh jajaran Pemprov Kaltara.

Komitmen Bangun Perbatasan, Kaltara Masuk Nominasi IAI 2019, Irianto: Satu Tahapan Terlewati
IST/HUMAS
MASUK NOMINASI - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menggambarkan kondisi Kaltara untuk nominasi IAI 2019 sebagai provinsi kecil dengan kategori infrastruktur di Jakarta, Kamis (27/6). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNGSELOR - Sebagai daerah baru, komitmen pembangunan di perbatasan terus digalakkan.

Meski anggaran masih terbatas, itu tidak menyurutkan semangat bekerja untuk memberikan pengabdian oleh jajaran Pemprov Kaltara.

Hasilnya, provinsi termuda ini masuk nominasi Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019 sebagai Provinsi Kecil dengan Kategori Infrastruktur.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyatakan, prestasi ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati.

Sebelum ditentukan pemenangnya, daerah harus memaparkan terlebih dahulu mengenai kondisi daerah berdasarkan kategorinya.

"Panelisnya ada tiga, dari praktisi dan akademisi. Penilaiannya juga cukup independen,"kata Irianto.

Dalam waktu yang cukup singkat, Irianto menyampaikan kondisi geografis Kalimantan Utara yang selama 6 tahun terakhir secara detail. Ini pun menuai reaksi yang cukup positif dari para panelis.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, beberapa waktu lalu.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau rencana lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, beberapa waktu lalu. (HUMASPROV KALTARA)

Dijelaskan Irianto, mulai sejak diresmikan, Kaltara cukup terlihat `seksi' karena posisi geografisnya yang sangat strategis meliputi berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina namun memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan di beranda terdepan itu.

"Masalah yang umum terjadi di perbatasan adalah, ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center) sementara kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland.

Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana, serta terjadinya kegiatan-kegiatan illegal,"jelasnya.

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved