Penjelasan Hakim MK yang Tolak Dalil Terkuat Prabowo-Sandi, Soal Status Ma'ruf Amin Karyawan BUMN

TRIBUNKALTIM.CO - Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak semua dalil permohonan yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Termasuk, dalil yang paling disorot, yakni jabatan Cawapres Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas di dua Bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Hakim MK punya penjelasan tersendiri mengapa dalil Maruf Amin sebagai karyawan BUMN ini ditolak.

Diketahui, dalil yang diajukan Prabowo-Sandi yang mempersoalkan jabatan cawapres nomor urut 02 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Hal ini karena Tim Hukum Prabowo-Sandi tak dapat membuktikan tudingannya bahwa jabatan DPS termasuk sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Hakim Wahiduddin Adams di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan soal Perbankan Syariah, DPS merupakan organ yang terafiliasi dengan bank syariah.

Tetapi, mereka ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi.

Oleh karenanya, DPS bukan bagian dari karyawan.

Menurut undang-undang, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan bank syariah.