Daerah Masih Cari Titik yang Tepat untuk Kawasan Pertanian Nasional

Perencanaan program pusat ini akan digarap 2019 i. Dan untuk menyatukan simpul-simpul lokasi dan komoditasnya ini harus menggunakan peta tematik

Daerah Masih Cari Titik yang Tepat untuk Kawasan Pertanian Nasional
Tribunkaltim.co, Arfan
Tampak areal pertanian di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan diabadikan belum lama ini. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara tengah mempersiapkan lokasi kawasan pertanian nasional sebagaimana amanat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018.

Sekretaris DPKP Kalimantan Utara Diana Risawaty menjelaskan, tahapan saat ini tengah dilakukan pencarian detil lokasi oleh Pemkab/Pemkot yang wilayahnya dijadikan lahan pertanian nasional.

"Sedang dicari lebih detil di tingkat kecamatan dan desanya. Kalau sudah didapatkan titik-titiknya sampai detik koordinatnya baru kemudian dikumpulkan di pusat," kata Sekretaris DPKP Kalimantan Utara Diana Risawaty mewakili Kepala DPKP Kalimantan Utara Andi Santiaji Pananrangi kepada Tribunkaltim.co, Senin (1/7/2019).

Dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut, padi akan diprioritaskan di Bulungan dan Nunukan. Adapun komoditas prioritas holtikultura, yakni cabai dan bawang merah difokuskan di daerah Bulungan, Nunukan, dan Tarakan.

Diana Risawaty, Sekretaris DPKP Kalimantan
Diana Risawaty, Sekretaris DPKP Kalimantan Utara  (Tribunkaltim.co, M Arfan)

Komoditas prioritas perkebunan nasional di Kalimantan Utara, difokuskan dengan buah pisang di Kabupaten Nunukan dan buah durian di Bulungan dan Nunukan.

Lalu komoditas prioritas peternakan, hanya mencakup sapi potong yang fokus pengembangannya di tiga daerah yakni Bulungan, Nunukan, dan Tarakan.

"Perencanaan program pusat ini akan digarap dalam setahun ini (2019). Dan untuk menyatukan semua simpul-simpul lokasi dan komoditasnya ini harus menggunakan peta tematik," ujar Sekretaris DPKP Kalimantan Utara Diana Risawaty

Adapun penganggaran program lokasi kawasan pertanian nasional ini baru dilakukan tahun 2020 mendatang melalui dana APBN.

Sekretaris DPKP Kalimantan Utara Diana Risawaty optimistis, hadirnya payung hukum lewat Keputusan Menteri tersebut memberi kepastian keberlangsungan rencana yang telah disusun berdasarkan lokasi atau daerah beserta potensi masing-masing yang akan dikembangkan di dalamnya.

Baca Juga;

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved