Kelebihan Pembayaran 3 Proyek, Isran : Saya Masih Belum Koordinasi

ada 7 catatan untuk segera diperbaiki Pemprov Kaltim setelah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-6.

Kelebihan Pembayaran 3 Proyek, Isran : Saya Masih Belum Koordinasi
Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto
Gubernur Kaltim, Isran Noor saat menyampaikan keterangan pers usai menghadiri acara, Jumat (28/6/2019), pukul 10.40 WITA, di Swiss Belhotel Borneo Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Sesuai catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim, ada 7 catatan untuk segera diperbaiki Pemprov Kaltim setelah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-6.

Salah satu catatannya, adalah agar Pemprov Kaltim segera menyelesaikan kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR dan PERA) Kaltim.

Sesuai informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co, tiga proyek paket pekerjaan tersebut adalah proyek pengejaan Bandara Samarinda Baru (APT Pranoto), jalan tol dan pembangunan Masjid Kinibalu. Saat ditanya mengenai catatan BPK RI tersebut,  Gubernur Kaltim, Isran Noor mengaku  belum berkoordinasi dengan bawahannya.

“Saya malah belum koordinasi,” jawabnya singkat saat ditanya Tribunkaltim.co beberapa waktu lalu. Ia juga menyatakan, isu terkait hal tersebut belum tentu benar. “Mungkin salah dengar aja kali wartawannya,” lanjutnya menimpali.

Ditanyakan apakah hal tersebut akan menjadi masalah bagi Pemprov Kaltim, Isran menegaskan, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Ia akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait. “Kalau itu jadi masalah, ya tidak lah,” paparnya.

Keyakinan Isran hal tersebut tidak menjadi masalah, bahwa Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinannya telah menerima opini WTP ke-6 kalinya.

“Setahu saya, kita mendapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kaltim. Artinya, itu tidak ada masalah,” jelasnya lagi.

Melihat ada proyek pemerintah pusat masuk ke dalam catatan yang harus diperbaiki Pemprov Kaltim yang disampaikan BPK RI Perwakilan Kaltim,

Isran kembali menyampaikan, kalau dirinya masih belum mengetahui persoalan tersebut dan akan segera mengkoordinasikannya. “Nah, itu saya belum tahu lagi,” bebernya.

Seperti diwartakan sebelumnya, BPK RI Perwakilan Kaltim memberikan waktu selama 60 hari kepada Pemprov Kaltim untuk memperbaiki seluruh catatan yang disampaikan.

Halaman
12
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved