Soal Sengketa Lahan Pulau Kakaban, Ini Tanggapan Wakil Bupati Berau

Agus juga berharap, masyarakat tidak terburu-buru membongkar, apalagi memungut biaya masuk kepada wisatawan yang datang ke Pulau Kakaban.

Soal Sengketa Lahan Pulau Kakaban, Ini Tanggapan Wakil Bupati Berau
TRIBUN KALTIM / GEAFRY NECOLSEN
Warga menutut agar fasilitas wisata di Pulau Kakaban ini dibongkar, alasannya, fasilitas tersebut dibangun oleh pemerintah di atas lahan milik warga dan dibangun tanpa seizin pemiliknya. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Hari Kamis (27/6/2019) lalu, sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris sejumlah lahan di tempat wisata, Pulau Kakaban, mendatangi kantor Bupati Berau.

Mereka menuntut agar Pemkab Berau membongkar dermaga dan pintu masuk Pulau Kakaban yang diklaim berada di atas lahan milik warga.

Menanggapi tuntutan ini, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengatakan, mereka yang mengaku sebagai ahli waris, harus mampu membuktikan kepemilikan lahan di Pulau Kakaban yang telah ditetapkan sebagai salah satu pulau konservasi.

“Mereka harus membuktikan dulu, bahwa itu (lahan) milik mereka. Kalau pintu masuk (dari dermaga sampai danau) jelas posisinya dari darat sampai ke laut, itu kan tidak mungkin ada yang memiliki. Karena sudah pasti tidak ada sertifikat tanah di atas air,” tegasnya, Senin (1/7/2019).

Agus mengatakan, jika warga mampu membuktikan fasilitas dermaga dan jalan masuk ke danau yang dibangun oleh Pemkab Berau berada di atas lahan milik warga, Pemkab Berau siap bernegosiasi biaya ganti rugi.

“Tinggal di sisi darat, mereka menganggap itu (fasilitas wisatawan) melewati kebun (kelapa) mereka. Sementara kita tahu sendiri, tidak ada kebun yang dilewati. Kalau mereka punya bukti kepemilikan dan jalan masuk itu memang melewati lahan mereka, kita duduk bersama bicara tentang ganti rugi, begitu saja, tidak repot,” imbuhnya.

Agus juga berharap, masyarakat tidak terburu-buru membongkar, apalagi memungut biaya masuk kepada wisatawan yang datang ke Pulau Kakaban.

“Saya ingin mengingatkan, tidak ada hak mereka memungut (tarif masuk wisatawan) ke Pulau Kakaban. Tidak Boleh. Karena wisatawan kan mau ke danau, danau itu kan bukan punya mereka. Kalau ada pungutan, itu namanya pungli (pungutan liar),” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang mengaku mewarisi lahan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Erwin Witono, menuntut agar Pemkab Berau membongkar dermaga dan jalan masuk ke Pulau Kakaban.

Mereka mengatakan fasilitas itu dibangun di atas lahan milik mereka.

Halaman
12
Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved