Aturan Terbaru, Berikut Layanan Kependudukan yang Butuh dan Tidak Pengantar RT/RW

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Edaran 471/5319/SJ tentang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan

Aturan Terbaru, Berikut Layanan Kependudukan yang Butuh dan Tidak Pengantar RT/RW
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Suasana layanan di Disdukcapil Kabupaten Bulungan diabadikan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Edaran 471/5319/SJ tentang Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan.

Sekretaris Disdukcapil Kalimantan Utara Sumaji menjelaskan, edaran tersebut tergolong baru, diterbitkan tanggal 25 Juni 2019, sehingga  banyak masyarakat dan petugas di Disdukcapil belum mengetahui aturan baru ini.

Sumaji menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri menekankan beberapa hal dalam Surat Edaran terbaru yang dikeluarkan tersebut.

Poin pentingnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi semua lapisan masyarakat agar lebih mudah dan cepat.

Hal itu ditandai dengan terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilSipil, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

"Perpres 96 Tahun 2018 itu secara substansi sudah memangkas prosedur dan persyaratan dokumen administrasi kependudukan berbasis costumer base," kata Sumaji kepada Tribunkaltim.co, Selasa (2/7/2019).

Pemangkasan tersebut diharap agar pemohon dokumen kependudukan antusias dan bahagia. Sehingga pengurusan dokumen kependudukan yang memerlukan pengantar dari RT/RW, Desa, Kelurahan hanya dalam Pencatatan Biodata Penduduk.

Sumaji, Sekretaris Disdukcapil Kalimantan Utara.
Sumaji, Sekretaris Disdukcapil Kalimantan Utara. (TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan)

Sedangkan pengurusan dokumen kependudukan lainnya, kata Sumaji tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW, Desa, Kelurahan.

"Saat ini juga masih ada masyarakat yang mengadukan penyelenggaraan layanan, yang tidak sesuai dengan aturan.

Misalnya masih dipersyaratkannya pengantar RT/RWRW dalam proses pindah datang," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved