Berita Pemkab Mahakam Ulu

Datangi BNPP, Bupati Berharap Solusi Percepatan Pembangunan di Mahulu

Percepatan pembangunan perlu dilakukan karena Mahulu merupakan salah satu daerah perbatasan di wilayah Kaltim.

Datangi BNPP, Bupati Berharap Solusi Percepatan Pembangunan di Mahulu
HUMASKAB MAHULU
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH didampingi Sekretaris Daerah Drs Yohanes Avun, MSi foto bersama usai menghadiri Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan PKSN wilayah perbatasan di Kabupaten Mahulu. Rapat di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). 

JAKARTA - Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).

Sehingga memerlukan percepatan pembangunan karena wilayah Mahulu merupakan salah satu daerah perbatasan di wilayah Kaltim.

Atas dasar tersebut Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH didampingi Sekretaris Daerah Drs Yohanes Avun, MSi menghadiri Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan PKSN wilayah perbatasan di Kabupaten Mahulu. Rapat berlangsung di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019.

Dalam rapat tersebut Bupati menyampaikan kepada Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan tentang apa saja yang sangat mendesak dan dibutukan oleh Kabupaten Mahulu untuk segera dilakukan percepatan pembangunan.

"Mahulu merupakan daerah yang baru berusia 6 tahunan, setelah dimekarkan pada 2013 lalu, yang juga masuk dalam PKSN ini.

Sampai sekarang ini masih sangat minim infrastruktur. Atas permasalahan tersebut dengan bermacam statusnya untuk membangun daerah Mahulu ini kami memerlukan dukungan dari Kementerian terkait, untuk melaksanakan percepatan pembangunan," ungkapnya.

Bupati berharap kedatangannya bisa memperoleh solusi yang tepat untuk melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah Mahulu.

"Kami menyadari bahwa dengan anggaran yang sangat terbatas sekarang, kedatangan kami ini bermaksud mencari solusi, guna percepatan pembangunan di wilayah Mahulu secara merata. Sesuai dengan kewenangan BNPP, yang jelas sebagai daerah baru kami masih banyak memerlukan pembangunan di berbagai lini,"tandasnya.

Ditambahkan oleh Sekda Pemkab Mahulu Yohanes Avun, untuk daerah Mahulu tidak lain yang sangat diperlukan sekarang ini adalah pembangungan Infrastruktur jalan darat.

"Karena sementara ini terkait lemahnya infrastruktur ini waktu tempuh, apabila kita ingin melakukan koordinasi ke Kementerian di Jakartanya ini, memerlukan waktu kurang lebih 4 hari baru bisa sampai," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Ir H Boytenjuri, CES mengapresiasi terhadap kerja keras Pemkab Mahulu yang sudah datang dengan personel lengkap menjemput progres percepatan berbagai pembangunan di wilayah Kabupaten Mahulu.

"Terimakasih dengan usaha dan semangatnya, yang sangat optimal semoga apa yang dilakukan ini, guna percepatan pembangunan di Kabupaten Mahulu dapat berjalan lancar" jelas Boytenjuri.

Dia menerangkan, khusus untuk wilayah perbatasan di dalam RPJMN tahun 2019 sudah di- ploting, fokus lokusnya untuk di wilayah Kabupaten Mahulu itu yang namanya Kecamatan Perbatasan, masuk lokasi prioritas itu ada 2, yaitu Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai.

"Namun apabila kita cerita wilayah Kabupaten Mahulu secara keseluruhan, merupakan wilayah Kabupaten Perbatasan, status ini akan segera kita akan proses setelah pertemuan ini, kita akan segera laksanakan rapat koordinasi segera dalam waktu dekat," terangnya.

Dalam kesempatan ini ditekankan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, bahwa segera bentuk usulan seperti ini. (m8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved