Berita Pemkab Mahakam Ulu

Di Kementerian PUPR, Bupati Mahulu Ingatkan Pusat Percepat Infrastruktur di Perbatasan

sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi sangat terbatas.

Di Kementerian PUPR, Bupati Mahulu Ingatkan Pusat Percepat Infrastruktur di Perbatasan
HUMAS MAHULU
Bupati Mahulu Binifasius Belawan Geh memberikan cindertama kepada pihak Kementeruan PUPR saat rapat Pembahasan Percepatan Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Pemungkiman di Long Apari di Direktorat Pengembangan Kawasan Pemungkiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Gedung Cipta Karya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019). 

JAKARTA - Daerah yang menjadi kawasan perbatasan dengan negara lain menjadi titik penting dari batas negara dan pintu gerbang terbentuknya persepsi awal sebuah negara.

Apabila boleh berkata jujur, sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas.

Demikian disampaikan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, SH saat menghadiri rapat Pembahasan Percepatan Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Pemungkiman di Long Apari di Direktorat Pengembangan Kawasan Pemungkiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Gedung Cipta Karya, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

"Kondisi ini mengakibatkan sejumlah daerah yang memiliki perbatasan sangat sulit tersentuh oleh proses pembangunan yang cepat dan terlihat signifikan perkembangannya, dikarenakan pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung belum tersedia. Kondisi ini pula yang berada di Kabupaten Mahulu," katanya.

Bupati juga menerangkan gambaran daerah di Kabupaten Mahulu. Memiliki lima kecamatan, di dalamnya terdapat 50 kampung, dan 2 kecamatan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Hal ini didasari oleh Perpres 31 tahun 2015 tentang kawasan perbatasan di Kalimantan.

"Tentu saja, pembangunan infrasturktur di seluruh wilayah Mahulu harus direalisasikan agar pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut berjalan dengan baik. Selain itu, untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai pertumbuhan wilayah harus memiliki daya saing yang kuat.

Untuk itu, kiranya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya yang berada di Mahulu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,"tegas Bupati.

Dijelaskan, perspektif ekonomi pengembangan wilayah perbatasan adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah NKRI, jangan sampaikan karena lemahnya infrastruktur Kabupaten Mahulu, khususnya, aktivitas ekonomi malah berlangsung melalui negara tetangga.

Sejalan dengan hal tersebut terkait masih minimnya infrastruktur di Mahulu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, SSos,MM juga menyatakan besar harapan pemerintah dan masyarakat Mahulu bisa memperoleh pembangunan secara merata, karena wilayah di Mahulu merupakan daerah perbatasan.

"Terkait percepatan pembangunan di wilayah Mahulu, kita juga akan mengajukan permohonan secara formal ke Kementerian, terutama percepatan pembangunan, infrastruktur dasar jalan penghubung antara Kabupaten Kubar dan Mahulu. Selain permohonan pembangunan di bidang lainnya" bebernya.

Ia kembali menekankan, yang sangat mendesak dibutuhkan Mahulu, adalah infrastruktur jalan jembatan penghubung Kubar dan Mahulu.

"Yang sangat mendesak kita butuhkan di Mahulu sekarang adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan darat. Apabila akses jalan ini terbuka maka pembangunan lainnya akan berjalan lancar, dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu akan meningkat dengan sendirinya," ungkapnya. (hm8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved