Berita Pemkab Kutai Kartanegara

PAD Disebut Kurang Penuhi Target, Bupati Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Kukar

Itu disampaikan dalam rapat parpurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, pada rapat paripurna ke 9 DPRD Kukar, Kamis (27/6/2019)

PAD Disebut Kurang Penuhi Target, Bupati Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Kukar
HUMASKAB KUKAR
Bupati Kukar Edi Damansyah menaggapi pandangan umum fraksi atas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, pada rapat paripurna ke 9 DPRD Kukar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Kamis (27/6/2019).   

TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah tanggapi pandangan umum fraksi atas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, pada rapat paripurna ke 9 DPRD Kukar, Kamis (27/6/2019) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.

Edi Damansyah menyambut baik dan memberikan penghargaan atas pandangan umum fraksi yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi dalam rapat paripurna ke 8 lalu.

Terkait menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang dari target, dikatakannya bahwa dalam PAD di dalamnya juga masuk pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti RSUD AM Parikesit Tenggarong, RSUD ABAdi Samboja dan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, yang pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan yang disebabkan penundaan pembayaran Klaim BPJS.

“Tahun sebelumnya hanya terjadi dua bulan penundaan, tapi pada tahun anggaran 2018 penundaan pembayaran klaim BPJS terjadi hingga lima bulan. Penundaan tersebut berdampak terhadap realisasi PAD tahun anggaran 2018," ujarnya.

Edi juga menyampaikan bahwa untuk peningkatan PAD masih banyak potensi-pontensi sumber keuangan daerah yang dapat mendorong peningkatan PAD seperti sektor pariwisata.

Khusus di sektor pariwisata masih ada potensi peningkatan PAD tetapi kondisi di lapangan banyak potensi wisata yang sudah dikelola oleh masyarakat secara perorangan.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang jasa-jasa layanan sebagai dasar pungutan jasa retribusi oleh pemerintah.

Selain itu penurunan pendapatan Retribusi yang merupakan salah satu PAD di Kukar merupakan dampak dari kondisi perekonomian global yang ditandai dengan banyaknya pengusaha sektor jasa umum yang tutup dan tidak bisa optimal sehingga berdampak juga pada pendapatan retrebusi Pemkab Kukar.

Mengatasi kondisi tersebut, strategi Pemkab Kukar menurut Edi melakukan upaya Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi jenis usaha umum yang berkontribusi terhadap retribusi daerah yang melibatkan seluruh OPD terkait dan sektor Swasta dengan membentuk Tim terpadu.

Pemkab Kukar dalam melakukan program skala prioritas mengacu Kepada RPJMD pemkab kukar tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. (yuliati-medsi03)*

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved